Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) punya peran penting dalam memperkuat kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD sangat diharapkan untuk menambah kapasitas pendapatan daerah supaya bisa belanjanya tidak minus. Karena banyak daerah-daerah yang belanjanya lebih tinggi dari target pendapatan (PAD),” kata Tito dalam Indonesia Best BUMD Awards 2025 di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, keberadaan BUMD juga mampu membuka lapangan kerja di daerah, memancing peran aktif sektor swasta, serta menjadi buffer zone atau zona penyangga di bidang-bidang strategis, termasuk di bidang pangan.
Ia mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal daerah umumnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kuat, sedang, dan lemah. Daerah dengan kapasitas fiskal kuat ditandai dengan dominasi PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari dana transfer pusat.
Baca juga: BSKDN Kemendagri dorong BUMD jadi pilar kemandirian fiskal daerah
Sementara kapasitas fiskal sedang dicirikan oleh PAD yang relatif seimbang dengan transfer pusat. Adapun kapasitas fiskal lemah ditandai dengan angka PAD yang lebih kecil dibandingkan dengan anggaran transfer dari pusat.
Ia menekankan bahwa keberadaan BUMD sangat penting karena berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di tingkat nasional.
Dalam konteks ini, profit bisnis dari BUMD diyakini mampu menyumbang PAD. Dalam skala yang lebih luas, capaian tersebut turut berdampak terhadap perekonomian nasional.
Mendagri menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2024, kondisi BUMD di sektor jasa air minum dan aneka usaha terbagi dalam tiga kategori, yakni BUMD sehat sebanyak 346 unit, kurang sehat 303 unit, dan tidak sehat sebanyak 174 unit.
Baca juga: Kemendagri: Pembinaan BUMD wujudkan kemandirian ekonomi daerah
Tito mendorong agar BUMD yang kurang sehat maupun tidak sehat dapat melakukan berbagai terobosan. Menurut pengamatannya, kondisi BUMD yang tidak sehat disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain jajaran tenaga kerja yang kurang profesional hingga tata kelola manajemen yang belum optimal.
Dalam konteks tersebut, Mendagri mendorong kepala daerah agar mampu menjadi pemimpin yang andal dalam mengatasi persoalan tersebut. Pasalnya, kunci dari BUMD yang profesional berasal dari kemampuan kepemimpinan kepala daerah yang andal, inovatif, dan memiliki kemampuan kewirausahaan yang baik.
“Oleh karena itulah kemudian pengawasan harus lebih kuat, supervisi harus lebih kuat,” ujarnya.
Mendagri menuturkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga terus berupaya meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD.
Baca juga: Kemendagri minta BUMD jadi pilar PAD dan layanan publik berkualitas
Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendorong fungsi pengawasan dilakukan di jenjang eselon I Kemendagri. Saat ini, pihaknya bersama Komisi II DPR RI terus memacu agar langkah tersebut berjalan dengan baik sehingga mampu melahirkan BUMD yang profesional di daerah.
“Oleh karena itulah kemudian saya sudah mengusulkan kepada KemenPAN-RB dan kepada Kemensetneg, untuk di Kemendagri BUMD dibentuk satu dirjen, yaitu dirjen pembinaan BUMD yang tadinya (setingkat) Kasubdit agar pembinaan pengawasan lebih fokus,” tandasnya.
Sebagai informasi, dalam acara ini Mendagri berkesempatan menyerahkan penghargaan kepada enam BUMD yang dinilai berprestasi. BUMD tersebut yakni Perumda Pengolahan Air Limbah Jaya (Perumda Paljaya), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT MRT Jakarta (Perseroda), PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT LRT Jakarta.
Turut hadir dalam acara tersebut Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Yudia Ramli, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, serta sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Kemendagri. Hadir pula para perwakilan BUMD dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
