Jakarta (ANTARA) - Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Riyanto mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan fiskal yang konsisten berbasis pengurangan emisi dan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar bisa memacu industri otomotif nasional.
"Berikan kebijakan fiskal yang konsisten, fair dan proporsional berbasis emisi dan TKDN. Kendaraan yang berkontribusi mengurangi emisi cukup besar dan dampak terhadap perekonomiannya besar, patut memperoleh insentif yang besar pula," kata dia di Jakarta, Senin.
Alasan agar pemerintah menerapkan insentif berbasis pengurangan emisi dan TKDN, karena dampak berganda (multiplier effect) yang diberikan jauh lebih besar dibanding memberikan insentif terhadap produk otomotif impor.
Pihaknya mencatat satu pekerja yang terserap oleh industri otomotif nasional yang memiliki TKDN tinggi, bisa membuka lapangan pekerjaan untuk empat orang di sektor lainnya.
Baca juga: GAIKINDO dorong insentif dan restrukturisasi pajak industri otomotif
Oleh karena itu, dia mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh dan mendalam terkait insentif untuk mobil listrik (BEV) completely built-up (CBU/impor), serta meminta agar kebijakan tersebut tak dilanjutkan pada tahun 2026.
"Kaji secara mendalam benefit dan cost dari insentif fiskal untuk BEV CBU, baik dari sisi surplus konsumen, surplus produsen, fiskal pemerintah. Evaluasi juga dampaknya terhadap perekonomian nasional," katanya.
Sementara itu Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengakui, insentif BEV impor dalam rangka tes pasar sukses meningkatkan adopsi mobil ini di Indonesia. Tetapi hal ini menekan kinerja industri yang sudah lama eksis.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
