Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mengapresiasi Kementerian Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman atas capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada semester I tahun 2025 sebesar 60 persen ke sektor produksi, yang mencakup sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan sektor produksi lainnya.
"Capaian tersebut sejalan dengan target pemerintah untuk memperkuat basis ekonomi rakyat melalui pembiayaan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi," kata Gandung dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dia pun berharap penyaluran KUR yang lebih dominan ke sektor produktif mampu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan nilai tambah produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Dia lantas membeberkan data estimasi jumlah UMKM di Indonesia mencapai 66 juta unit per Mei 2025, naik dari sekitar 64,2 juta unit pada akhir 2024.
"Pada data tahun sebelumnya (2023), UMKM tercatat sekitar 66 juta unit, menyerap 97 persen tenaga kerja dan menyumbang 61 persen terhadap PDB nasional (sekitar Rp 9.580 triliun UMKM menyumbang dominasi dalam struktur usaha Indonesia, mencapai 99 persen dari total unit usaha," paparnya.
Baca juga: Menteri UMKM: 60 persen KUR semester I disalurkan ke sektor produksi
Legislator itu menegaskan bahwa langkah Kementerian UMKM yang konsisten menyalurkan KUR pada sektor-sektor produksi menandakan pemerintah fokus mendorong usaha mikro dan menengah menjadi penggerak ekonomi lokal sebagai penopang ekonomi nasional.
"Berdasarkan data IMF Country Report 2024, sektor UMKM (termasuk koperasi) menyumbang 61 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Tidak melulu diarahkan menjadi masyarakat konsumtif,” ujarnya.
Gandung pun mendorong Kementerian UMKM memperkuat pengawasan penyaluran KUR melalui bank himpunan bank milik negara (himbara).
"Tentunya kelayakan usaha menjadi poin penting dalam penilaiannya, meningkatkan literasi keuangan bagi pengusaha UMKM, serta memperluas akses pembiayaan bagi usaha kecil di daerah terpencil agar kebijakan ini dirasakan merata, adil serta inklusif," kata dia.
Baca juga: Menteri UMKM: Alokasi KUR ke sektor produksi beri dampak ganda ekonomi
Baca juga: Menteri Investasi: UMKM tulang punggung perekonomian nasional
Baca juga: BI perkuat kebijakan ekonomi keuangan inklusif
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
