Brussels (ANTARA) - Polisi Prancis menangkap 309 orang, termasuk 134 orang ditahan, selama protes nasional yang dihadiri oleh 1 juta orang menentang reformasi pensiun dan penurunan daya beli, menurut laporan stasiun TV BFM, Jumat.
Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau menyambut baik pernyataan bahwa Prancis "tidak diblokir" meski dia menggambarkan adanya "7.300 individu yang teradikalisasi."
Aksi mogok kerja, yang diluncurkan pada 18 September atas seruan beberapa serikat pekerja, menarik lebih dari 500 ribu demonstran, menurut pihak berwenang, sementara serikat pekerja CGT mengeklaim partisipasi melebihi 1 juta.
Kementerian Dalam Negeri Prancis mengatakan penangkapan tersebut sebagian besar terkait dengan kekerasan, kerusakan properti, dan pawai tanpa izin.
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengecam keras "pelanggaran" yang menargetkan polisi dan "kerusakan yang ditimbulkan" selama protes.
Tujuh polisi, 10 pengunjuk rasa, dan seorang jurnalis terluka dalam demonstrasi tersebut, ungkap Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (18/9).
Namun, serikat pekerja memuji mobilisasi tersebut sebagai sebuah "keberhasilan" dan diperkirakan akan bertemu Lecornu "dalam beberapa hari mendatang" untuk berunding.
Perdana menteri menekankan bahwa tuntutan yang disuarakan oleh serikat pekerja dan pengunjuk rasa merupakan "inti" dari konsultasi yang sedang berlangsung.
Aksi 18 September tersebut menyusul mobilisasi "Block Everything" (Blokir Semua) pekan lalu, yang menarik hampir 197.000 orang di seluruh negeri.
Prancis menghadapi ketegangan politik yang meningkat setelah Bayrou kalah dalam mosi tidak percaya di Majelis Nasional pada 8 September.
Bayrou, yang meluncurkan kerangka anggaran 2026 pada Juli, sedang mencari dukungan untuk rencana penghematan hampir 44 miliar euro (sekitar Rp860,3 triliun) sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi utang publik Prancis yang melonjak, yang kini mencapai 113 persen dari PDB.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menunjuk Menteri Angkatan Bersenjata Sebastien Lecornu sebagai perdana menteri baru negara itu, di mana dia ditugaskan untuk mengadakan konsultasi dengan partai-partai politik sebelum membentuk pemerintahannya.
Prancis memiliki salah satu defisit anggaran terbesar di Uni Eropa, yaitu 5,8 persen dari PDB. Negosiasi anggaran telah menjadi sumber ketegangan utama dalam politik Prancis.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Otoritas Prancis perkirakan unjuk rasa pada Kamis akan rusuh
Baca juga: Polisi Prancis tahan 675 demonstran aksi tolak anggaran negara
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
