Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat kuliner halal sebagai sektor yang paling mendominasi perekonomian syariah di Kota Jakarta dengan besaran sekitar 60 persen.
"Di Jakarta, klaster yang paling dominan, yang pertama, 60 persen itu adalah kuliner halal. Sektor-sektor ini meliputi restoran, kafe, bahkan sampai kepada katering dan juga para pedagang UMKM," kata Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Mochamad Abbas di Jakarta, Rabu.
Sektor berikutnya, sambung dia, yaitu ekonomi kreatif, seperti desain, kriya, seni pertunjukan, dan konten digital dengan besaran sekitar 13,4 persen.
Kemudian disusul sektor pariwisata ramah muslim dengan besaran sekitar enam persen.
"Ini porsinya masih relatif kecil, tetapi jangan dilihat dari porsinya. Kegiatan wisata akan membangkitkan kegiatan-kegiatan yang lain-lainnya. Misal ada sebuah pertunjukan, pasti di situ ada panggung, kostum, makanan, dan lainnya," ujar Abbas.
Baca juga: Ekonomi syariah berpotensi sumbang Rp100 triliun terhadap PDRB Jakarta
Secara umum, berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy, terdapat enam sektor yang menjanjikan tren bisnis dalam ekonomi syariah, yakni makanan dan pariwisata halal, media dan hiburan, fesyen, farmasi, kosmetik, dan keuangan.
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta memproyeksikan ekonomi dan keuangan syariah menyumbang lebih dari Rp100 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta pada 2030.
Untuk mewujudkan skenario yang optimistis itu, menurut dia, harus didukung dengan program-program kerja yang melibatkan para pemangku kepentingan.
"Pemangku kebijakan tersebut difasilitasi dengan naungan KDEKS (Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah), yang berfungsi sebagai wadah koordinasi untuk pengembangan ekonomi syariah di DKI Jakarta," pungkas Abbas.
Baca juga: DKI ungkap kekuatan yang dimiliki untuk kembangkan ekonomi kreatif
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
