Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menekankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak "buta dan tuli" (tone deaf) terhadap berbagai masalah, masukan, kritik, dan kesulitan-kesulitan yang masih dialami oleh masyarakat.
Oleh karena itu, kata dia, seluruh masukan dan kritik itu, termasuk ruang-ruang untuk berdialog pun selalu terbuka luas untuk masyarakat melalui sejumlah lembaganya, termasuk dari Kantor Staf Presiden.
"Belajar dari pengalaman terakhir, dinamika terakhir, khususnya pada bulan Agustus, hemat saya, masyarakat harus tahu bahwa dalam pemerintahan itu juga ada kritik, otokritik, ya, yang tujuannya untuk mengoptimalkan program pembangunan. Nah, termasuk dalam proses itu adalah kalau ada masukan, saran, data, kritikan dari KSP kepada kementerian, lembaga itu tujuannya juga mewakili suara dari masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa bahwa pemerintahan ini, pemerintahan Pak Prabowo ini buta dan tuli, istilahnya zaman sekarang ya tone deaf," katanya di Kantor Staf Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.
Baca juga: KSP: IKN ibu kota politik saat infrastruktur 3 pilar negara rampung
"Masyarakat harus tahu bahwa pemerintah itu tidak buta dan tuli, alias tone deaf," ujarnya.
Qodari menegaskan pemerintah tidak pernah menutup-nutupi manakala ada insiden dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk yang menyangkut insiden keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG). Qodari juga tak sependapat manakala ada anggapan di dalam pemerintahan yang menyebut pemerintah harus bungkam manakala diminta penjelasan oleh publik terkait insiden-insiden tersebut.
"Kita hidup di era media, medianya, media massa, media sosial, gak ada lagi yang gak beredar. Di tangan kita ini (baca: gawai, red.), gak ada lagi yang gak ditonton. Gak ada lagi yang gak beredar. Ada satu peristiwa, misalnya, keracunan (dalam pelaksanaan, red.) MBG. Semua orang nonton. Gak ada yang gak tahu. Nah, kalau pemerintah gak mau ngomong mengenai hal itu, itulah nanti muncul penilaian bahwa pemerintah itu buta dan tuli," katanya.
Baca juga: KSP: Gaji ASN belum dapat dipastikan naik tahun 2025
Dengan demikian, demi menegaskan posisi pemerintahan Prabowo yang tidak tone deaf, Qodari pun menjelaskan peran dan fungsi dari Kantor Staf Presiden, yang antara lain mengawal program-program prioritas Presiden, program-program pemerintah, dan mengelola isu-isu strategis. Qodari menyebut staf-staf KSP juga rutin turun langsung ke lapangan untuk mengecek pelaksanaan program-program prioritas, di antaranya MBG dan Sekolah Rakyat.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengawasi pelaksanaan program-program prioritas Presiden dan pemerintah, Qodari menyebut KSP pun membutuhkan banyak masukan dan kritik dari masyarakat, karena nantinya masukan-masukan itu akan diteruskan kepada kementerian/lembaga pelaksana program.
"Harapan saya, kalau kemudian nanti ada warga, masyarakat yang nonton (tayangan wawancara, red.) ini, ya misalnya, pembahasan mengenai MBG begitu, pembahasan itu dilakukan oleh KSP, maka kemudian masyarakat akan merasa terwakili. Oh ternyata, Kantor Staf Presiden tahu ada masalah, mungkin ojol (pengendara ojek online, red.) yang melihat itu, yang punya perasaan seperti itu, kalau melihat, misalnya Kepala Staf Kepresidenan sudah ngomong (soal masalah dalam MBG, red.), dia sudah merasa terwakili," katanya.
Baca juga: KSP Qodari ingatkan pejabat bijak pakai sirine dan jangan "flexing"
Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Aria Cindyara
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
