Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tiga rekomendasi usai skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 mencapai 69,05.
“Ada tiga hal atau tiga dimensi yang menjadi tolak ukur untuk dilakukan perbaikan. Pertama, adalah tentang karakter individu, kemudian ekosistem pendidikan itu sendiri, dan tata kelola,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat memberikan keterangan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis (24/4).
SPI Pendidikan 2024 merupakan survei yang dilakukan KPK terhadap 36.888 satuan pendidikan dan 449.865 responden. Adapun skor 69,05 termasuk kategori korektif atau di atas rentan, dan di bawah adaptif, kuat, dan tangguh dalam aspek pendidikan antikorupsi.
Lebih lanjut Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menjelaskan, rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh instansi pembina satuan pendidikan dalam dimensi karakter individu adalah mengembangkan dan mengevaluasi secara berkala program pembiasaan karakter.
“Satuan pendidikan perlu mengembangkan program yang secara aktif membiasakan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga peserta didik dapat belajar tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam konteks kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Baca juga: KPK ungkap motor Ridwan Kamil yang disita telah berada di Rupbasan
Selain itu, Wawan mengatakan bahwa sistem evaluasi yang komprehensif perlu dikembangkan guna memantau kemajuan pendidikan secara holistik.
“Hasil evaluasi ini nanti dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk merancang strategi perbaikan yang tepat,” katanya.
Dalam dimensi ekosistem pendidikan, kata dia, perlu adanya penguatan integritas melalui kolaborasi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan spesifik setiap pemangku kepentingan.
“Hal ini bertujuan agar setiap pihak dapat terus memberikan kontribusi positif, dan menyesuaikan perannya dalam menghadapi perubahan yang terjadi selama proses belajar mengajar,” jelasnya.
Rekomendasi ketiga atau terkait dimensi tata kelola, kata dia, adalah menguatkan integritas. Selain itu, satuan pendidikan perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kondisi tata kelola yang ada.
“Satuan pendidikan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik tata kelola saat ini dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk tenaga pendidik, wali murid, dan pimpinan. Penting untuk membangun kesadaran akan pentingnya integritas tata kelola pendidikan melalui pelatihan dan sosialisasi yang rutin,” katanya.
Baca juga: Mendikdasmen: Deep learning perkuat pendidikan antikorupsi di sekolah
Baca juga: Ketua KPK serahkan waktu pemanggilan Ridwan Kamil ke penyidik
Pewarta: Benardy Ferdiansyah, Rio Feisal
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
