Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menekankan pentingnya penguatan sinergi database kekerasan terhadap perempuan, penerapan standar keamanan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan berbasis AI di lingkungan kementerian/lembaga dan masyarakat sipil.
"Kami mendesak adanya penguatan sinergi database kekerasan terhadap perempuan, penerapan standar keamanan dan pelaporan ramah korban berbasis kecerdasan buatan di lingkungan kementerian/lembaga dan masyarakat sipil," kata Anggota Komnas Perempuan Daden Sukendar di Jakarta, Rabu.
Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya alokasi anggaran perlindungan digital yang responsif gender.
Dia mengimbau semua pihak untuk bersama-sama memanfaatkan teknologi untuk membangun transformasi keadilan dan ruang kehidupan yang setara dan aman bagi semua.
"Publik untuk menggunakan percepatan teknologi sebagai peluang untuk membangun transformasi keadilan dan ruang kehidupan yang setara aman bagi semua, termasuk bagi perempuan," kata Daden Sukendar.
Baca juga: Komnas: Kemajuan teknologi harus mendukung ruang aman perempuan
Senada, Anggota Komnas Perempuan Chatarina Pancer Istiyani menambahkan kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan harus diarahkan untuk memperkuat kesetaraan gender, serta mempercepat pencegahan, penanganan, dan pemulihan perempuan korban kekerasan.
"Kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan harus diarahkan untuk memperkuat kesetaraan gender, mengubah stigma dan streotipe gender, serta mempercepat pencegahan, penanganan, dan pemulihan perempuan korban kekerasan," kata Chatarina Pancer Istiyani.
Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024 mendokumentasikan adanya 445.502 kekerasan terhadap perempuan, atau meningkat 9,77 persen dari tahun sebelumnya.
Kenaikan signifikan terlihat pada kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang melonjak 40,8 persen dengan bentuk-bentuk antara lain online threats, cyber sexual harassment, malicious distribution, sexploitation, pelanggaran privasi, dan penipuan.
"Realitas ini menunjukkan bahwa ruang digital yang seharusnya menjadi sarana bagi kemajuan, justru menjadi area yang rentan kekerasan terhadap perempuan," kata Chatarina Pancer Istiyani.
Baca juga: Komnas uji coba instrumen pencegahan dan penanganan TPKS di NTB
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
