Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) mengusulkan agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Danantara bisa mengambil peran pendanaan dalam mewujudkan kampung haji di Arab Saudi.
"Pembangunan infrastruktur kampung haji bisa menjadi prioritas skema investasi bagi BPKH untuk jangka menengah dan jangka panjang, selain skema investasi yang sudah berjalan," ujar Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj di Jakarta, Senin.
Sebelumnya, saat peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan keseriusannya akan pentingnya mewujudkan kampung haji di Arab Saudi.
Baca juga: Komisi VIII sambut baik ide Presiden Prabowo soal kampung haji di Arab
Titik tolak gagasan tersebut bermula dari kegelisahan Presiden atas biaya haji yang makin melambung tinggi, meski tahun ini bisa ditekan, tapi dinilai belum puas.
Komnas Haji, kata Mustolih, menyambut baik keseriusan dan niat tersebut. Sebab, gagasan itu diyakini bisa meluas dampaknya, bukan saja terhadap persoalan pembiayaan haji, tetapi juga kepada sektor umrah serta memperkuat ekosistem haji dan umrah.
Menurut dia, selama ini antarpelaku sektor haji dan umrah masih terkesan berjalan sendiri-sendiri, tidak memiliki peta jalan (road map) maupun cetak biru (blue print) bersama tata kelola dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji-umrah yang tertata dari hulu ke hilir.
"Sehingga, haji dan umrah menjadi target sumber pendapatan devisa negara teluk tersebut," kata dia.
Di satu sisi, pembangunan kampung haji juga menjadi momentum, mengingat Arab Saudi butuh banyak investasi masuk ke negaranya. Sementara di sisi lain, Indonesia memerlukan pembangunan kampung haji dan menjadi negara pengirim jamaah haji dan umrah terbesar.
Ia menilai BPKH merupakan lembaga relevan dan berkepentingan, karena jamaah calon haji yang baru mendaftar menyetorkan biayanya awal baik reguler maupun haji khusus yang saat ini terkumpul kurang lebih Rp179 triliun dari 5,2 juta pendaftar.
Kedua, pelibatan Danantara, sebagai super holding BUMN yang memiliki kapitalisasi dana yang mencapai lebih dari Rp1.000 triliun. Investasi di sektor pembangunan infrastruktur dan ekosistem haji dan umrah mesti menjadi pilihan prioritas, karena sangat menjanjikan.
Baca juga: Prabowo buat perkampungan jamaah haji Indonesia di Arab agar efisien
Baca juga: Asosiasi ingin ada Kampung Indonesia di Saudi guna maksimalkan potensi
"Sektor haji dan umrah menjadi kegiatan ekonomi yang akan berlangsung terus menerus dalam kondisi apapun dan membawa dampak ekonomi yang luas serta menguntungkan. Bayangkan untuk haji setiap tahun rata-rata mengirimkan 221 ribu orang, umrah rata-rata 1 juta orang per musim. Ada putaran ekonomi yang sangat besar. Potensi semacam ini tidak dimiliki negara lain, kecuali Indonesia," ujarnya menambahkan.
Dari dua sumber pendanaan tersebut, Komnas Haji optimistis kampung haji yang menjadi cita-cita presiden Prabowo dalam waktu yang tidak lama bisa terwujud.
"Namun perlu dicatat, tidak menutup adanya skema investasi dari sumber lain," kata dia.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
