Komisi X minta Kemendikdasmen-BGN koordinasi atasi keracunan MBG

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mencari solusi cepat dan tepat atas masalah keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut pria yang akrab disapa Lalu Ari itu, koordinasi lintas lembaga bernilai penting untuk memastikan penanganan kasus keracunan dapat dilakukan secara terpadu dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

“Kesehatan dan keselamatan siswa harus ditempatkan di atas segalanya. Program ini memang lahir dari niat baik untuk memperbaiki asupan gizi anak-anak kita, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan keselamatan mereka," ujar dia kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Lalu Ari pun menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah setelah mengonsumsi makanan dari MBG. Dia menegaskan bahwa tujuan utama program MBG adalah meningkatkan kesehatan dan kecukupan gizi peserta didik. Namun, kata dia, ribuan siswa justru mengalami keracunan sehingga menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan dan pengawasan.

Berikutnya, Lalu Ari memandang diperlukan audit ketat terhadap seluruh rantai penyelenggaraan MBG, mulai dari pengadaan bahan makanan, penyimpanan, distribusi, hingga pengelola dapur. Pengawasan kualitas dan standar kebersihan, menurutnya, tidak boleh longgar.

“Evaluasi harus menyentuh seluruh aspek, dari hulu sampai hilir. Jangan sampai ada celah yang bisa membahayakan anak-anak. Saya minta pengelola dapur MBG maupun pihak sekolah benar-benar diawasi ketat agar setiap makanan yang diberikan sesuai standar gizi dan higienis,” ujar Lalu Ari.

Baca juga: Komite III DPD RI sarankan BGN evaluasi menyeluruh vendor program MBG

Ia juga meminta pemerintah tidak terburu-buru menambah cakupan program tanpa memastikan kesiapan sistem di lapangan. Program MBG, kata Lalu Ari, adalah investasi penting bagi masa depan generasi muda, tetapi akan kehilangan legitimasi jika malah menimbulkan korban.

“Kita mendukung penuh program MBG karena tujuannya baik. Namun, pemerintah harus memperbaiki desain kebijakan ini agar tidak ada lagi ribuan anak yang jatuh sakit. Setiap nyawa dan kesehatan anak-anak bangsa jauh lebih penting daripada sekadar target pencapaian angka program,” kata dia.

Lalu Ari berharap evaluasi ini dapat menghasilkan perbaikan nyata, termasuk peningkatan kapasitas penyedia makanan, pengawasan kualitas gizi, serta pelibatan tenaga ahli dari bidang kesehatan masyarakat dan gizi.

Sebelumnya pada Senin (22/9), Badan Gizi Nasional menyampaikan siap membentuk tim investigasi yang terdiri dari ahli kimia, ahli farmasi, hingga ahli kesehatan untuk mempercepat penanganan kasus keracunan akibat Makan Bergizi Gratis.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyatakan tim tersebut dibentuk sebagai opsi kedua, mengingat untuk kasus keracunan, BGN tidak bisa langsung memberikan justifikasi karena harus menunggu hasil investigasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang membutuhkan waktu cukup lama.

"Jadi kami membentuk tim investigasi ini sebagai second opinion. Sebelum hasil dari BPOM keluar, kami sudah bisa mengira-ngira apa yang menjadi penyebab anak-anak ini sakit, apakah betul karena keracunan, alergi, atau hal-hal lain," katanya.