Kabupaten Bogor (ANTARA) - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar pemerintah menerapkan moratorium pemberian izin baru untuk pendirian atau perluasan industri semen guna mengatasi persoalan kelebihan kapasitas atau over supply produksi di dalam negeri.
Usulan itu disampaikan Saleh saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke pabrik PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) di Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini menyebutkan bahwa masalah kelebihan kapasitas telah lama menjadi perhatian DPR.
"Produksi nasional terus meningkat, tetapi permintaan pasar tidak sebanding. Ini berdampak pada efisiensi dan keberlanjutan industri," ujar Saleh.
Saat ini, kapasitas terpasang industri semen nasional mencapai 121,6 juta ton, sementara konsumsi hanya sekitar 70 juta ton. Hal ini menyebabkan utilisasi produksi hanya berada di kisaran 58 persen.
Baca juga: Komisi VII minta pengelola wisata pastikan keamanan usai kasus Rinjani
Baca juga: Komisi VII rapat bahas dampak ketegangan global pada industri nasional
Baca juga: Komisi VII DPR minta Kemenperin jaga hubungan dagang internasional
Baca juga: Komisi VII DPR: Wisata Raja Ampat terganggu bila pertambangan merusak
Meski masih mencatatkan keuntungan, menurut Saleh, industri semen menunjukkan tren penurunan laba dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan pentingnya pengendalian ekspansi.
Ia mengapresiasi terbitnya peraturan pemerintah (PP) yang memindahkan kewenangan perizinan dari daerah ke pusat. Menurut dia, kebijakan ini memberikan kendali lebih terhadap pemerataan dan keberlanjutan industri.
"Dengan pengendalian pusat, arah pembangunan industri bisa lebih terukur. Pemerintah bisa menentukan mana wilayah yang membutuhkan, dan mana yang sudah jenuh," jelasnya.
Komisi VII berharap melalui kebijakan yang tepat, industri semen dapat meningkatkan daya saing dan menjaga kualitas produksi nasional di tengah dinamika pasar.
Langkah penguatan tata kelola ini juga diharapkan mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga industri strategis tetap produktif dan berdaya saing tinggi.(KR-MFS)
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
