Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta pemerintah serius membenahi kawasan Geopark Kaldera Toba di Sumatera Utara setelah kawasan itu mendapatkan kartu kuning dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Global Geopark.
"Kita harus jujur mengakui bahwa peringatan yellow card dari UNESCO adalah tamparan keras atas cara kita mengelola kekayaan geologi nasional," kata Evita Nursanty dalam siaran pers resminya yang diterima ANTARA, di Jakarta, Jumat.
Kartu kuning itu diberikan lantaran pengelolaan Geopark Kaldera Toba yang dinilai belum baik.
Pihak UNESCO menilai pengelolaan yang tidak baik itu terlihat dari pemangku kepentingan di wilayah yang kurang mengelola kawasan, minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas edukatif serta kegiatan pariwisata di Geopark Kaldera Toba yang masih rendah.
"Ini menjadi bukti nyata ketidaksiapan dalam menjaga aset bumi yang bernilai strategis tinggi, termasuk menjadi wajah pengelolaan warisan geologi Indonesia yang juga bermanfaat bagi sektor pariwisata Indonesia,“ Kata Evita.
Baca juga: Kemenpar panggil pengelola Geopark Toba imbas kartu kuning UNESCO
Evita melanjutkan, jika hal tersebut tidak kunjung diperbaiki, pihak UNESCO akan mencabut status UNESCO Global Geoparks (UGGp) Kaldera Toba.
Hal ini, lanjut dia, tentu akan berdampak pada stabilitas perekonomian negara di bidang pariwisata.
Selain itu, dicabutnya status ini sekaligus juga akan menjadi pertanda rapuhnya tata kelola warisan geologi nasional.
Tidak hanya itu, Evita juga menyoroti penilaian pihak UNESCO yang menyatakan kurangnya fasilitas penyampaian informasi di setiap situs geologi.
Baca juga: Pemerintah benahi pengelolaan dan fasilitas Geopark Kaldera Toba
Pihak UNESCO, kata Evita, juga menilai pengelola Kaldera Toba kurang aktif berpartisipasi dalam forum regional dan internasional yang diadakan oleh UNESCO.
Karenanya, dengan tegas Evita meminta seluruh pihak baik pemerintah pusat maupun daerah setempat bekerja cepat membenahi penilaian-penilaian buruk ini.
"Segera kejar ketertinggalan, dan selesaikan kewajiban dari UNESCO yang harus dipenuhi. Ini menyangkut citra pariwisata Indonesia di mata dunia dan soal kredibilitas negara dalam upaya melakukan konservasi alam,” tegas Evita.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025
