Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) dijalankan dengan konsep tanggung renteng antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, menyusul pemerintah setempat melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp19 miliar bagi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
"Ini masalah konsep tanggung renteng, karena kita adalah delapan kabupaten/kota, masyarakatnya kan ada di kabupaten/kota," kata Andra di Serang, Kamis.
Baca juga: Pemprov Banten daftarkan 500.000 warga jadi peserta JKN-KIS
Menurutnya, pembagian beban keuangan tidak bisa hanya ditumpukan kepada provinsi, apalagi di daerah dengan kemampuan fiskal yang lebih kuat.
"Tidak bisa dong, Kota Tangerang Selatan atau Kabupaten Tangerang menyerahkan semua ke provinsi. Mereka harus meningkatkan kontribusinya," ujarnya.
Ia menambahkan konsep tersebut sejalan dengan prinsip gotong royong yang menjadi dasar sistem BPJS Kesehatan. "UHC itu kan keseluruhan, dari PBI, kemudian mandiri, asuransi, dan sebagainya. Memang konsep BPJS ini kan adalah gotong royong," katanya.
Andra menegaskan beban tambahan akan dialokasikan kepada kabupaten/kota agar lebih proporsional. "Kabupaten Tangerang harus naik dari yang sebelumnya. Kota Tangerang Selatan juga harus naik dari yang sebelumnya. Yang ditambahkan iurannya," ujarnya.
Ia memastikan monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan agar hak warga tetap terlindungi. "Kita pastikan evaluasi APBD perubahannya termaktub, supaya tidak ada warga miskin yang kehilangan akses kesehatan," tutur Andra.
Sejalan dengan itu, Pemprov Banten melakukan efisiensi Rp19 miliar anggaran iuran BPJS Kesehatan tanpa mengurangi jumlah penerima PBI.
Baca juga: Program JKN-KIS disambut positif warga Badui Dalam
Baca juga: JKN-KIS BPJS Kesehatan bantu masyarakat hingga pelosok desa
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti menegaskan langkah itu tidak akan menurunkan cakupan UHC. "Dengan efisiensi Rp19 miliar, kita masih bisa kover UHC. Tidak ada penurunan, insya Allah tidak ada masalah," ujarnya.
Rina menjelaskan efisiensi dimaksudkan untuk menata ulang pembiayaan kesehatan agar lebih efektif. "Prinsipnya, kesehatan warga miskin tetap menjadi prioritas. Bahkan, kontribusi pembiayaan Pemprov terhadap UHC disebut mencapai lebih dari 21 persen," katanya.
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
