Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen BPP HIPMI) Anggawira memandang kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu yang dikeluarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Keputusan Menteri ESDM Bahlil sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu mengenai komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikontrol oleh negara,” ujar Anggawira dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Anggawira yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Batu bara dan Mineral Indonesia (Aspebindo) memandang kebijakan tersebut sesuai arahan Presiden, terlebih pemerintah telah memberikan kelonggaran sebelumnya dengan memberikan tambahan kuota impor 10 persen dibandingkan 2024.
Dengan demikian, kata dia, kontrol impor BBM tersebut sudah tepat, dan harus menjadi pelajaran bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta untuk melakukan perencanaan yang lebih baik ke depan dibandingkan mendesak membuka keran impor ketika stok BBM sudah habis.
Baca juga: Bahlil tegaskan SPBU swasta kolaborasi dengan Pertamina terkait stok
Sementara terkait kebijakan Menteri ESDM agar SPBU swasta membeli BBM ke PT Pertamina (Persero), dia memandang langkah tersebut menjadi jalan tengah untuk mengatasi kelangkaan BBM di SPBU swasta yang terjadi saat ini.
“Menurut saya, ke depan di 2026 butuh perencanaan yang matang dari SPBU swasta dan ajak juga lembaga-lembaga independen untuk bisa ikut serta dalam penyusunan dan dilakukan transparansi. Saya pun meminta kepada Pertamina agar melakukan koreksi dan perbaikan produk serta layanan, sehingga tercipta persaingan bisnis yang sehat antar SPBU swasta dan milik negara,” katanya.
Sebelumnya, kelangkaan BBM sejumlah SPBU milik swasta seperti BP, Shell dan Vivo, membuat pemerintah merespons hal tersebut.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan agar SPBU swasta bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) terkait pemenuhan stok BBM. Terlebih, pemerintah telah memberikan kuota tambahan impor sebesar 10 persen pada tahun ini.
"Kalau mau lebih, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini cabang-cabang industri, kalau mau lebih silakan berkolaborasi dengan Pertamina," ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (17/9).
Baca juga: KSP akan kaji skema impor satu pintu BBM lewat Pertamina
Baca juga: Pakar nilai kebijakan impor BBM satu pintu sudah tepat
Baca juga: ESDM tegaskan impor BBM tetap satu pintu lewat Pertamina
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
