Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq menyoroti langkah menuju kedaulatan ekologis, termasuk dalam penanganan radioaktif Cesium-137 di Cikande sampai dengan upaya penanganan sampah.
Dalam pernyataan terkonfirmasi dari Jakarta, Selasa, Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif menyatakan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan langkah nyata menuju kedaulatan lingkungan dan ketahanan ekologis nasional lewat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Salah satu langkah nyata itu, katanya, dengan KLH/BPLH mempertegas kedaulatan ekologis melalui penanganan kontaminasi radioaktif di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Insiden paparan Cesium-137 berhasil ditangani melalui kolaborasi lintas lembaga.
Baca juga: KLH: Keselamatan warga jadi prioritas penanganan kontaminasi Cs-137
"Kasus Cikande menjadi pengingat bahwa perlindungan lingkungan juga bagian dari pertahanan negara. Kedaulatan lingkungan mencakup keamanan ekologis," ujar Menteri Hanif.
Dia memaparkan selama setahun terakhir KLH/BPLH mencatat capaian historis dalam penanganan krisis sampah nasional melalui kebijakan "Akhiri Open Dumping Sampah: Bangun Peradaban Harmonis dengan Alam dan Budaya".
Sebanyak 246 dari 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) open dumping ditutup atau direvitalisasi, setara dengan penurunan 21,85 persen timbunan sampah nasional atau sekitar 12,37 juta ton per tahun.
Langkah itu juga dipertegas dengan komitmen pengelolaan sampah berkelanjutan sebagai bagian dari target penyelesaian sampai mencapai 51 persen di 2025 dan 100 persen pada 2029.
KLH juga membentuk Waste Crisis Center (WCC) yang mengintegrasikan pemantauan kapasitas TPA secara real-time dan penanganan cepat di daerah darurat sampah.
Selain itu, Menteri Hanif menyatakan kebijakan percepatan penanganan sampah kini bertransformasi menuju pengelolaan berbasis energi.
Transformasi pengelolaan sampah kini diarahkan menuju pengelolaan berbasis energi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Energi Listrik (PSEL) di tujuh wilayah utama.
Proyek itu menjadi wujud nyata transisi energi hijau dan kontributor langsung dalam pemenuhan target dokumen iklim Second NDC Indonesia yang akan disampaikan pada COP30 di Brasil.
Baca juga: KLH: 1.066 sungai alami peningkatan kualitas mutu air pada tahun ini
Baca juga: Indonesia perkuat narasi nasional jelang COP30 di Brasil November
"Second NDC sedang difinalisasi agar sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional. Kami tidak backsliding, justru menaikkan ambisi agar seluruh instrumen pembiayaan hijau, termasuk waste to energy dan PSEL, bisa masuk dengan cepat," katanya.
Secara global, Indonesia kini diperhitungkan sebagai pemain utama pasar karbon dunia. Melalui Bursa Karbon Indonesia, nilai transaksi nasional telah menembus lebih dari Rp30 miliar, memperkuat diplomasi iklim dan mendukung pembiayaan transisi menuju energi bersih.
"Kita menjual bukan sekadar kredit emisi, tetapi kepercayaan dan komitmen pada masa depan bumi," kata Hanif Faisol Nurofiq.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
