Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendorong agar edukasi pengelolaan sampah diintegrasikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai bagian pembentukan karakter ramah lingkungan bagi anak.
Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLH, Agus Rusli mengatakan bahwa program yang kini mulai menjangkau jutaan siswa sekolah di seluruh Indonesia itu berpotensi menjadi sarana efektif untuk menanamkan kebiasaan memilah sampah sejak dini seiring meningkatnya volume limbah kemasan makanan.
Baca juga: Menteri LH minta perusahaan tingkatkan KIE terkait pengelolaan sampah
"MBG sebaiknya tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dari sisa makanan dan kemasan plastik, dan itu perlu diedukasikan kepada para penerima manfaat," kata Agus dalam diskusi daring bertajuk Membedah Masalah Polusi Plastik di Indonesia yang diikuti dari Jakarta, Rabu.
Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025 melalui pengoperasian 32.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara nasional. Sebagaimana data Badan Gizi Nasional (BGN) sampai Mei 2025, sebanyak 1.579 SPPG telah aktif di 38 provinsi, dan melayani sekitar 4,2 juta penerima manfaat yang mayoritas anak sekolah.
Menurut Agus, edukasi pengelolaan sampah tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat dan pelaku usaha di sekitar sekolah atau dapur penyedia makanan.
Ia meyakini sebagai program prioritas nasional, MBG harus dijalankan dengan sistem pengelolaan sampah yang baik pada setiap dapur produksi agar tidak menimbulkan masalah lingkungan baru.
Berdasarkan data KLH, dari 33,79 juta ton timbulan sampah pada tahun 2024, sekitar 12 juta ton merupakan sampah plastik. Dari jumlah itu, hanya sekitar 14 persen yang berhasil didaur ulang, sementara sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir atau mencemari lingkungan.
Baca juga: BGN edukasi siswa kelola sampah dengan kantong guna ulang untuk MBG
Baca juga: DLH DKI gandeng Disdik tingkatkan edukasi pilah sampah ke anak-anak
KLH menilai keterlibatan berbagai pihak, termasuk sekolah, pemerintah daerah, dan pelaksana program MBG, penting untuk memastikan aspek keberlanjutan lingkungan tetap terjaga selama program berlangsung. Koordinasi lintas sektor juga diperlukan untuk mengintegrasikan edukasi lingkungan ke dalam kurikulum atau kegiatan harian siswa.
"Dengan sinergi antara peningkatan gizi dan pengelolaan sampah, pemerintah berharap kebijakan nasional dapat berjalan secara holistik dan tidak menimbulkan dampak lingkungan sekunder," kata Agus.
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
