Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan nilai positif dari aspek kepemimpinan dan citra, tapi dalam beberapa poin, mantan Bupati Purwakarta tersebut mendapat penilaian rendah, khususnya dalam isu-isu ekonomi salah satunya terkait lapangan kerja.
Dalam kajian yang dilakukan Litbang Kompas, Catatan paling serius muncul pada lapangan kerja dan pengangguran, di mana 67,2 persen menyatakan tidak puas dan hanya 31,4 persen warga yang puas.
"Soal lapangan kerja paling kentara. Masyarakat merasa lapangan kerja sangat sempit dan berharap segera diselesaikan. Tingkat kepuasan sangat rendah," kata peneliti kajian tersebut, Rangga Eka Sakti, dalam keterangan di Bandung, Rabu.
Isu kemiskinan juga serupa, kata dia, dengan 60,4 persen tidak puas dan hanya 37,9 persen menyatakan puas.
Baca juga: Eks Direktur WHO ungkap pelajaran kasus anak tubuhnya dipenuhi cacing
Selain itu, pemberian bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarakat juga dinilai masih kurang maksimal yakni 48,8 persen tidak puas dan 50,4 persen puas.
Kemudian soal penyediaan transportasi umum juga hanya meraih 53,5 persen kepuasan, serta pengelolaan sampah juga masih jadi sorotan dengan 58,8 persen tidak puas.
Adapun berdasarkan survei tersebut terkait kepemimpinan Dedi mendapatkan tingkat kepuasan masyarakat sampai 97,2 persen, kemudian 98,9 persen citra Dedi dinilai sangat baik, dan 99 persen warga Jabar menilai Dedi peduli, merakyat, dan responsif.
Rangga mengatakan program pembangunan ruang kelas baru (RKB) di sekolah-sekolah tercatat sebagai salah satu program dengan kepuasan publik tertinggi.
Baca juga: KDM ingatkan Sanghyang Kandang Karesian harus jadi patokan pembangunan
"Sebanyak 91,6 persen responden puas, 11,4 persen sangat puas, dan 80,2 persen puas, hanya 4,6 persen yang tidak puas," ucap Rangga.
Program pembinaan anak-anak nakal melalui institusi militer, yaitu barak militer juga mendapat apresiasi besar dengan 95,7 persen responden puas, di mana 35 persen menyatakan sangat puas.
"Ini dinilai cara paling simpel mengatasi kenakalan remaja menahun di Jabar. Di tingkat kepuasan tinggi 95 persen yang puas soal barak militer," kata Rangga.
Selain itu, program perbaikan rutilahu (rumah tidak layak huni) juga menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dengan 88,2 persen puas. Untuk program infrastruktur dan publik, pada pembangunan infrastruktur jalan di Jabar 85,7 persen responden menyatakan puas.
Baca juga: Polrestabes Bandung siapkan rekayasa lalu lintas saat Kirab Budaya
Program penyediaan listrik bagi masyarakat miskin juga mendapat sambutan baik dengan 91,8 persen responden puas. Evaluasi izin tambang di Jabar juga relatif mendapat respons positif, dengan 85 persen responden puas.
Rangga mencatat untuk program dengan kepuasan rendah yang menimbulkan ketidakpuasan publik, seperti, kebijakan mengubah jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 yang hanya mendapat 67,3 persen kepuasan. Program melarang wisuda di tingkat pendidikan TK hingga SMA juga menuai pro-kontra, meski mayoritas puas mencapai 83,1 persen.
Pengembangan monorel di wilayah Bandung Raya juga mendapatkan dukungan mayoritas dengan 80,4 persen puas.
"Yang cukup tidak diapresiasi dan resisten jam masuk sekolah 06.30 WIB. Kemudian mengaktifkan jalur kereta api tingkat tidak puas itu 20 an persen. Sama juga soal pengembangan monorel di Bandung Raya 15,9 persen tidak puas," ujar Rangga.
Baca juga: Polrestabes Bandung siapkan rekayasa lalu lintas saat Kirab Budaya
Pilih-pilih Kerja
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat dikonfirmasi di Bandung terkait lapangan pekerjaan, mengatakan anak-anak muda saat ini masih kurang berminat untuk bekerja di bidang pertanian dan juga konstruksi.
Padahal, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah berupaya untuk membuka lapangan kerja selain di sektor perindustrian.
Dedi mengatakan, kekurangan minat dari anak muda zaman sekarang itu menjadi salah satu masalah yang perlu disoroti oleh pihak pemerintah, di mana saat ini, kebanyakan pelamar memilih untuk bisa diterima bekerja di pabrik.
"Yang menjadi problem adalah anak-anak yang ngelamar kerjanya senangnya ke pabrik. Enggak mau kerja di sektor itu. Misalnya, ngurusin sawah enggak mau, ikut kerja kuli bangunan enggak mau, kan ada problem itu juga. Mereka memilih pekerjaannya pada sektor formal," ucap Dedi di Sabuga, Kota Bandung.
Baca juga: KDM: Kemerdekaan masyarakat harus jadi fondasi pemerintah Jabar
Oleh karenanya, Dedi mengimbau agar para calon pelamar untuk tidak pilih-pilih soal pekerjaan, menurutnya untuk saat ini lebih baik mendapatkan pekerjaan dari pada menganggur.
"Nah, ini kan juga harus menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Kepada seluruh orang yang hari ini nganggur, jangan pilih-pilih pekerjaan. Maksud saya kerja saja yang penting menghasilkan uang, toh pada akhirnya nanti juga akan bertemu dengan pekerjaan pilihan, hidup kan berproses," kata Dedi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman atas hasil survei ini menyatakan dalam Bahasa Sunda bahwa Pemprov Jawa Barat di bawah Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan akan terus berjuang tanpa ragu guna kemajuan Jabar.
"Cadu mundur pantang mulang. Gaskeun teras kangge kamajuan tur kahormatan Jawa Barat (terus maju berjuang tanpa mundur. Gaskan terus untuk kemajuan dan kehormatan Jawa Barat)," tutur Herman dalam unggahan media sosialnya.
Baca juga: KDM minta maaf karena belum berhasil sejahterakan warga Jabar
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
