Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) siap mengoptimalkan kewirausahaan inklusif sebagai peluang yang harus dioptimalkan untuk memberdayakan penyandang disabilitas agar lebih mandiri dan berdaya saing dalam perekonomian nasional.
Menteri UMKM, Maman Abdurahman menekankan hal pertama yang dilakukan adalah membangun ekosistem pendidikan, pelatihan, dan wirausaha yang benar-benar berpihak pada kelompok rentan sejak usia dini.
Baca juga: Pelindo IV beri pelatihan UMKM Disabilitas untuk penguatan ekonomi
Baca juga: Pelindo fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas
"Saat ini terdapat semangat besar untuk mendorong pemberdayaan 1,4 juta dari kalangan disabilitas jadi pelaku UMKM mandiri. Tadi ada usulan, dimasukkan jobdesk terukur pemberdayaan kewirausahan disabilitas, ya, akan langsung saya penuhi ini," katanya saat ditemui seusai jadi pemateri diskusi “Gebyar Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas” yang diselenggarakan Kementerian Sosial di Jakarta, Kamis.
Dia mengakui bahwa pendekatan pendidikan dan inklusif kewirausahaan dinilai menjadi jalan utama agar penyandang disabilitas tidak lagi hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga pelaku ekonomi.
Hal ini dikarenakan dalam kewirasuahaan inklusif memiliki pendekatan pendidikan yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus, berbeda dengan sekolah umum atau internasional yang mengharuskan anak menyesuaikan diri terhadap sistem.
“Kita mesti bisa mendorong dari bawah, sebagai bentuk afirmasi terhadap hak pendidikan dan usaha yang setara,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang lebih inklusif ini.
Manteri UMKM Maman Abdurahman memaparkan tantangan terkait pemberdayaan bagi para penyandang disabilitas melalui kewirausahaan inklusif seusai diskusi “Gebyar Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas” yang diselenggarakan Kementerian Sosial di Jakarta, Kamis (7/8/2025) (ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo)Maman menyadari tantangan yang dihadapi tidaklah mudah sebagaimana data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan akses layanan dasar dan ekonomi bagi penyandang disabilitas.
Baca juga: Mensos dirikan pusat pengembangan kewirausahaan untuk disabilitas
Data itu menunjukkan baru 24,3 persen penyandang disabilitas yang memiliki rekening bank, 14,2 persen rumah tangga disabilitas yang memiliki akses kredit perbankan, 1,1 persen yang menggunakan internet, dan hanya 0,02 persen pelaku usaha disabilitas yang memiliki tenaga kerja.
“Sebagaimana arahan dari pak Presiden kepada kami, untuk memikirkan solusi di sini, karena ada prinsip kesetaraan dan keadilan yang harus kita lakukan,” kata dia.
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
