Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) guna mendukung penyelenggaraan uji terap Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
Hetifah mengatakan rekomendasi tersebut merupakan catatan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19 yang sangat relevan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PJJ tahun ini.
“Komisi X saat COVID-19 mencatat beberapa rekomendasi yang menurut kami masih relevan untuk kami sampaikan kepada Pak Menteri terkait dengan tanggung jawab pemerintah atas konsekuensi penyelenggaraan PJJ,” katanya dalam kegiatan bertajuk Peluncuran Uji Terap Penyelenggaraan PJJ Jenjang Pendidikan Menengah di Jakarta, Kamis.
Ia menerangkan konsekuensi itu termasuk pula bantuan teknis dan finansial bagi siswa yang kesulitan akses terhadap ketersediaan perangkat komputer, gawai maupun laptop, serta jaringan internet.
Oleh karena itu, Hetifah mengingatkan perlunya penyesuaian kurikulum yang harus lebih fleksibel guna merespons keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) wilayah setempat maupun kapasitas perangkat para murid sehingga PJJ tetap berjalan optimal.
“Tentunya learning management sistemnya juga harus diadaptasi di dalam perangkat, bukan hanya harus laptop, tapi juga mobile, tetap hemat kuota. Nah, mudah-mudahan nanti PJJ di daerah 3T pemanfaatan teknologinya yang blended learning ataupun offline friendly,” imbuhnya.
Baca juga: Kemendikdasmen uji terap PJJ bagi anak pekerja migran di Kinabalu
Baca juga: Kemendikdasmen siapkan skema PJJ bagi warga minim akses pendidikan
Selain itu, ia juga menyampaikan rekomendasi terkait perlunya pemantauan terhadap dampak psikologis PJJ kepada murid, termasuk kerja sama antara guru dan orang tua guna memitigasi risiko stres atau penurunan disiplin belajar para murid.
Di samping itu, Hetifah juga mengingatkan Kemendikdasmen untuk memastikan kesiapan infrastruktur TIK serta jaringan internet, termasuk di wilayah 3T sehingga penyelenggaraan PJJ berjalan optimal, minim hambatan.
“Barangkali juga anggaran yang harus kita alokasikan Pak Menteri, khusus untuk pelatihan guru dalam mengelola PJJ ini. Karena agak beda juga dengan pembelajaran tatap muka. Jadi kesimpulannya PJJ ini hanya akan bisa sukses kalau ada kerja sama semua pihak,” tegasnya.
Ia pun berharap Kemendikdasmen dapat mengkaji hasil evaluasi penyelenggaraan uji terap PJJ di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) sehingga dapat mengambil kebijakan lanjutan berbasis data, termasuk mengikutsertakan data capaian akademik murid, dampak psikososial serta tingkat keterlibatan siswa dan orang tua selama PJJ.
Sebagai informasi, Kemendikdasmen tengah melakukan uji terap penyelenggaraan PJJ jenjang pendidikan menengah di SIKK guna memfasilitasi layanan pendidikan formal kepada anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Penyelenggaraan uji terap PJJ jenjang pendidikan menengah di SIKK tahun ini menargetkan 100 murid.
Pihaknya memilih SIKK sebagai proyek percontohan karena merupakan sekolah Indonesia luar negeri dengan jumlah murid terbesar dan merupakan sekolah induk bagi Community Learning Center (CLC) yang ada di Sabah dan Sarawak, dengan jumlah peserta didik sekitar 20 ribu untuk jenjang SD dan SMP.
Baca juga: Kemendikdasmen paparkan peta jalan PJJ perluas akses pendidikan formal
Baca juga: Pemerintah Salurkan Tiga Program Strategis untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
