Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa keberadaan badan usaha milik daerah atau BUMD harus mampu mewujudkan pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.
"Untuk itu, pembinaan terhadap BUMD bukan sekadar soal administrasi atau kepatuhan regulasi, melainkan proses strategis untuk menciptakan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat dan daerah," kata Yusharto dalam diskusi Berbagi Pengalaman, Informasi, dan Praktik Baik dalam Pembinaan BUMD di Kantor BSKDN, Jakarta, Senin.
Yusharto mengatakan BUMD mempunyai peran sentral sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi daerah. Melalui BUMD, pemerintah daerah bisa menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa publik yang bermutu, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Kendati demikian, Yusharto mengakui bahwa tantangan dalam pengelolaan BUMD masih cukup kompleks, seperti tata kelola yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum meratanya pembinaan lintas daerah.
Baca juga: Kemendagri: Pembinaan BUMD wujudkan kemandirian ekonomi daerah
"Karena itu, kegiatan ini diharapkan menjadi momen yang produktif untuk berdiskusi, bertukar pikiran dan menemukan solusi atas berbagai kendala yang selama ini kita hadapi," jelasnya.
Dalam sambutannya, dia juga menekankan empat aspek penting dalam membina BUMD secara profesional dan berkelanjutan, meliputi penyiapan teknologi informasi dan pengelolaan data, manajemen talenta yang profesional, tata kelola yang dinamis dan adaptif, serta penguatan kerja sama dan kolaborasi usaha.
"Keempat aspek ini jadi poin penting yang harus diperhatikan demi keberhasilan pembinaan yang lebih baik," kata Yusharto.
Baca juga: Mendagri: BUMD penting untuk perkuat pendapatan asli daerah
Sementara itu, Sekretaris Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Fitria Rahadiani memaparkan praktik baik yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola BUMD di wilayahnya.
Dia mengatakan BUMD di Jakarta dijalankan dengan tiga tujuan utama, yakni mendorong ekonomi daerah, menyediakan barang dan jasa publik, serta memperoleh laba.
Ketiga tujuan tersebut harus berjalan beriringan untuk menghasilkan kebermanfaatan maksimal bagi masyarakat.
Fitria juga menekankan pentingnya Sistem Informasi BUMD yang dikembangkan DKI Jakarta sebagai alat bantu monitoring dan evaluasi kinerja perusahaan daerah secara cepat dan tepat.
Sistem ini juga mendorong penerapan prinsip good corporate governance (GCG) dan transparansi publik.
"Kami punya portofolio 23 perusahaan yang 14 di antaranya BUMD, ada yang sebagian bentuknya perumda, ada yang sebagian bentuknya persero. Adapun tujuan BUMD untuk ekonomi daerah, untuk penyediaan barang dan jasa dan memperoleh laba," tuturnya.
Baca juga: BSKDN Kemendagri dorong BUMD jadi pilar kemandirian fiskal daerah
Baca juga: Komisi II DPR: Pemerintah siapkan RUU BUMD untuk bawa BUMD "naik kelas"
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
