Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menilai bahwa terpilihnya Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri Jepang yang baru dapat dilihat sebagai kesempatan baru untuk memperkuat kerja sama dan hubungan Indonesia dengan Jepang.
“Kita ketahui bahwa kepentingan nasional kedua negara bertemu satu sama lain, di mana kedua negara juga berkeinginan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan menghadapi tantangan bersama,” kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Kemlu RI Abdul Kadir Jailani dalam arahan pers di Jakarta, Rabu sore.
Terkait akan adanya perubahan kebijakan pemerintah Jepang di bawah kepemimpinan Sanae Takaichi, Kadir menilai hal itu mungkin terjadi, menambahkan bahwa menurutnya masih belum ada perubahan kebijakan secara signifikan.
Dirjen Aspasaf tersebut menegaskan bahwa Indonesia akan mengambil kebijakan yang sesuai setelah ada langkah konkret dari Jepang.
Sanae Takaichi terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang yang baru setelah memenangkan pemilihan umum pada Selasa (21/10), yang juga sekaligus merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai PM Jepang.
Lulusan fakultas administrasi bisnis Universitas Kobe itu akan memfokus kebijakannya pada ekonomi dan pertahanan, serta pernah menjabat sebagai Menteri Keamanan Ekonomi Jepang pada 2022 dan ketua Partai Liberal Demokrat Jepang pada 2025 sebelum akhirnya terpilih sebagai perdana menteri.
Segera setelah terpilih sebagai perdana menteri Jepang, Sanae Takaichi membentuk jabatan khusus untuk urusan warga negara asing dalam kabinetnya dengan menunjuk anggota parlemen konservatif Kimi Onoda untuk mengisi posisi tersebut.
Takaichi juga menunjuk dua perempuan ke dalam kabinetnya, termasuk Satsuki Katayama sebagai menteri keuangan perempuan pertama Jepang.
Baca juga: Indonesia–Jepang memperkuat kolaborasi pengembangan SDM industri
Baca juga: Indonesia jadi negara kedua terbanyak pemelajar Bahasa Jepang
Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
