Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Ismail menegaskan pihaknya mengedepankan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga lain untuk mencegah tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di bidang komunikasi pemerintahan.
“Tentu kita sebagai sama-sama di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, tentu harus melakukan sinergi dan kolaborasi. Saya kira itu kata kuncinya ya,” ujar Ismail di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat pada Jumat.
Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi pandangan yang menyoroti perlunya kejelasan tupoksi antara Kemkomdigi, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP).
Menurut Ismail, setiap kementerian maupun lembaga didesain dengan fokus dan kekhususan masing-masing sehingga penting untuk memastikan arah kerja yang saling melengkapi.
“Karena hampir semua kementerian dan lembaga itu punya irisan sebenarnya, ada hal-hal area yang harus dikomunikasikan dan disinergikan,” ujar dia.
Baca juga: Kemkomdigi: Pusat data dukung digitalisasi program bantuan sosial
Ismail menilai, tumpang tindih program antarinstansi berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran maupun sumber daya, karena itu, Kemkomdigi berupaya memperkuat kolaborasi agar pelaksanaan program komunikasi publik lebih efektif dan efisien.
“Kami banyak melakukan penandatanganan MoU (nota kesepahaman) antara kementerian/lembaga untuk melakukan sinergi atau menghindarkan duplikasi, tumpang tindih, dan sebagainya,” ujar Ismail.
Diketahui, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyatakan pihaknya akan memperkuat sinergisitas dengan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) dalam mendukung penyampaian informasi program-program pemerintah kepada masyarakat.
Qodari menjelaskan dirinya akan berkoordinasi dengan Kepala BKP Angga Raka Prabowo untuk memperkaya perspektif komunikasi.
Baca juga: Kemkomdigi: Usulan aturan akun medsos untuk ruang digital aman
"Nanti kita koordinasi intinya akan saling memperkuat dengan Pak Angga, itu sudah teman lama juga. Mudah-mudahan nanti teman-teman akan mendapatkan informasi dengan lebih banyak, perspektif yang lebih kuat, tentunya lebih memudahkan teman-teman semua juga," kata Qodari.
Menurut dia, kebijakan publik dan komunikasi merupakan satu kesatuan, di mana kebijakan menjadi hulu dan komunikasi menjadi hilir.
Oleh karena itu, Qodari berkomitmen untuk membantu kementerian dan lembaga, termasuk BKP dalam mengomunikasikan kebijakan dan program yang sedang berjalan.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi monitoring dan evaluasi atas program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Qodari menyebut KSP mengetahui apa saja manfaat dari kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Informasi tersebut akan disampaikan keluar agar masyarakat memahami dan memberikan dukungan lebih luas.
Baca juga: Kemkomdigi hadirkan literasi sukseskan digitalisasi bansos nasional
Baca juga: Kemkomdigi upayakan Sekolah Rakyat dapat akses internet terbaik
Baca juga: Kemkomdigi sebut "startup" tingkatkan kontribusi ekonomi digital
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
