Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri untuk menyatukan visi dan langkah dalam menciptakan sebuah ekosistem tata kelola PMI yang terintegrasi dengan tujuan utama menjadikan proses bekerja di luar negeri lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih terjamin.
"Kami berkomitmen untuk terus berkoordinasi demi mewujudkan cita-cita besar bagi para pekerja migran Indonesia, berangkat dengan terhormat, bekerja dengan aman, dan pulang dengan sejahtera," kata Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Leontinus Alpha Edison di Jakarta, Senin.
Hal itu dikatakannya saat pihaknya bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno di Kantor Kementerian Luar Negeri.
Leontinus Alpha Edison menuturkan bahwa pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus dilakukan sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga.
Baca juga: Menteri P2MI dirikan "Migrant Center" dan "Migrant Class" di Bengkulu
"Kemenko Pemberdayaan Masyarakat memandang bahwa pelindungan PMI tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus ada sebuah orkestrasi kebijakan yang solid dari hulu hingga hilir, dan Kementerian Luar Negeri beserta seluruh perwakilan RI di luar negeri adalah mitra strategis kami yang paling utama di garda terdepan," ujar Leontinus.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara kementerian/lembaga di dalam negeri dengan perwakilan di luar negeri adalah kunci untuk memastikan setiap WNI yang bekerja di luar negeri mendapatkan hak dan pelindungan yang maksimal.
Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan sosialisasi kepada para calon pekerja migran tentang skema perekrutan, persiapan, dan penyaluran yang sah sesuai hukum yang berlaku agar para calon pekerja migran Indonesia tidak menjadi korban kejahatan.
Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyatakan kesiapan Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan kerja sama yang sudah terjalin.
"Kemenlu menyambut hangat dan mendukung penuh gagasan sinergi ini. Ini sejalan dengan prioritas diplomasi Indonesia, yaitu pelindungan WNI. Tantangan di lapangan sangat dinamis dan dengan adanya standardisasi tata kelola yang terintegrasi, kami yakin para diplomat kita di seluruh dunia dapat memberikan pelayanan dan pelindungan yang lebih efektif dan efisien," kata Havas.
Baca juga: P2MI-Tenhal bahas peluang penempatan pekerja migran ke Eropa
Kemlu juga berkomitmen untuk mendukung proses diplomasi secara G to G terkait perluasan kesempatan kerja bagi Specific Skilled Worker (SSW), sebagai contoh di Jepang, Jerman, dan wilayah Uni Eropa lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati sebuah kerangka kerja kolaboratif yang akan mengawal PMI secara komprehensif.
Sinergi ini akan dimulai sejak fase paling awal, yaitu persiapan tenaga kerja, dengan memperluas kesempatan melalui job fair dan job canvassing yang terarah. Proses ini kemudian berlanjut ke tahap pra-penempatan, di mana calon PMI akan dibekali kompetensi melalui standardisasi pelatihan vokasi dan bahasa, sekaligus diupayakan untuk mendapatkan biaya penempatan yang rendah serta kemudahan akses pembiayaan seperti kredit usaha rakyat (KUR).
Selanjutnya, saat PMI memasuki masa penempatan di negara tujuan, fokus kolaborasi adalah memastikan mereka dapat bekerja secara aman dan produktif, didukung oleh program literasi keuangan berkala dan jaminan kesehatan yang efektif.
Siklus pelindungan ini akan ditutup dengan fase purna penempatan yang mempersiapkan ekosistem reintegrasi yang kuat, di mana para PMI dapat terhubung dengan program inkubasi bisnis/UMKM untuk kemudian memberdayakan kampung migran di daerah asal mereka.
Baca juga: Menteri Karding: Penting pembangunan BP3MI di Bengkulu
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
