Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan penguatan kerja sama terkait percepatan pengembangan perhutanan sosial dengan Inggris.
Dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan penandatanganan nota kerja sama (MoU) antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPLH) dengan Global Green Growth Institute (GGGI) Inggris ini, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam hal kelestarian hutan dan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
“Presiden Prabowo memiliki komitmen yang sangat kuat untuk melestarikan hutan, menjaga keanekaragaman hayati, dan juga kesejahteraan masyarakat. Ketiga hal ini bisa dilakukan secara bersamaan, bukan satu hal yang terpisah,” ujar Menhut.
Raja Juli Antoni menyebut Presiden Prabowo melanjutkan program perhutanan sosial yang sebelumnya telah dijalankan pada saat Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, program ini membuat masyarakat dapat lebih dekat dan memanfaatkan hutan, namun juga tetap menjaga kelestarian hutan.
“Program perhutanan sosial mengubah mindset kami di (Kementerian) Kehutanan yang tadinya mengusir masyarakat dari hutan,” kata Menhut.
“Sekarang kami mengundang masyarakat ke dalam hutan untuk memanfaatkan hutan, tapi secara bersamaan menjaga kelestarian hutan dan menjaga keanekaragaman hayati,” katanya lagi.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey mengatakan kerja sama ini tidak hanya untuk memperkuat perhutanan sosial, tapi juga memberdayakan masyarakat.
“Langkah ini tidak hanya untuk peningkatan kapasitas masyarakat dan inisiasi modal pembiayaan campuran untuk usaha perhutanan sosial,” kata Jermey.
“Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat, memperkuat perhutanan sosial dan memastikan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan,” ujarnya pula.
Lebih lanjut, Jermey menilai perhutanan sosial juga memiliki nilai dan peran terkait konservasi dan mekanisme penting untuk pertanian dalam ketahanan pangan.
“Perhutanan sosial merupakan mekanisme penting untuk pertanian yang memiliki peran untuk ketahanan pangan sesuai dengan program Presiden Prabowo,” katanya lagi.
Selain itu, Menhut juga melakukan penandatanganan MoU bersama Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X.
MoU ini terkait pengembangan rencana terpadu perhutanan sosial berbasis keistimewaan daerah Yogyakarta dengan tema integrasi konsep keistimewaan Yogyakarta dalam konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau Integrated Forest Farming Development.
Baca juga: Kemenhut: Potensi 1,9 juta ha perhutanan sosial untuk ketahanan pangan
Baca juga: Kemenhut intensif dukung penambahan KUPS di wilayah hutan adat
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
