Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Komite II DPD RI resmi menyepakati sinergi program kehutanan untuk periode tahun 2025-2026.
“Kolaborasi dengan DPD RI memastikan kebijakan kehutanan berdampak nyata di daerah. Bersama, kita menjaga hutan untuk pangan, energi, air, dan keberlanjutan bangsa,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Adapun sebelumnya, Kemenhut dan Komite II DPD RI membahas capaian program 2025, realisasi anggaran, serta rencana kerja 2026.
Menhut mengatakan hingga 11 September, realisasi anggaran Kemenhut mencapai Rp2,96 triliun atau 54,34 persen dari pagu Rp5,46 triliun, naik 11,2 persen dibanding tahun sebelumnya.
Dalam rancangan APBN 2026, Kementerian Kehutanan memperoleh pagu Rp6,039 triliun dengan target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp7,311 triliun.
Program prioritas meliputi perlindungan hutan, penguasaan hutan berkeadilan, pemanfaatan hutan untuk pangan dan energi, percepatan One Map Policy, serta digitalisasi layanan kehutanan.
Selain itu, rapat juga menghasilkan kesepakatan bersama, antara lain dukungan penuh DPD RI terhadap program Kemenhut di 2025–2026, sinergi dalam gerakan penanaman 1 juta pohon serentak pada Oktober 2025, percepatan perhutanan sosial, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan penertiban izin pemanfaatan hutan.
Lebih lanjut, ia mengatakan penguatan agroforestri, multiusaha kehutanan, hilirisasi, serta perdagangan karbon; dan percepatan One Map Policy serta pemanfaatan Decision Support System (DSS) untuk tata kelola berbasis data.
Sementara itu, Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp6,039 triliun, sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2026 oleh Badan Anggaran DPR RI.
Adapun Kementerian Kehutanan mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebesar sebesar Rp6,039 triliun dengan meliputi program dukungan manajemen, program pengelolaan hutan berkelanjutan, serta program pendidikan dan pelatihan vokasi.
Pengajuan Anggaran RKA Kementerian Kehutanan TA 2026 ini telah disetujui oleh Komisi IV DPR RI, dengan Penandatanganan Persetujuan Pagu Anggaran Kementerian Kehutanan TA 2026.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
