Gianyar, Bali (ANTARA) -
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaktivasi identitas kependudukan digital penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Temesi, Kabupaten Gianyar, Bali.
“Aktivasi ini menjadi langkah penting menuju layanan publik yang lebih efisien, cepat, dan aman,” kata Ketua Tim Kerja Layanan Administrasi Data Kependudukan Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional (DIDKN) Kemendagri Ni Luh Mertasih di Kantor Desa Temesi, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa.
Ia menjelaskan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Gianyar dan Dinas Dukcapil Kabupaten Gianyar melakukan aktivasi itu untuk percepatan implementasi transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan.
Upaya itu, lanjut dia, dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya penerima PKH dalam mengakses berbagai layanan sosial dan publik berbasis data kependudukan.
Ada pun setelah data kependudukan digital teraktivitasi, maka data tersebut terintegrasi dengan Kementerian Sosial, sehingga bantuan sosial akan tersalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Ia menekankan pentingnya program “jemput bola” dalam pelayanan verifikasi kependudukan digital untuk mempercepat transformasi dan mempermudah layanan.
“Layanan ini hadir sebagai bentuk perlindungan sosial agar penerima bantuan dapat diverifikasi secara cepat dan tepat,” ucapnya.
Baca juga: Mendagri instruksikan daerah bangun ekonomi lewat dua mesin utama
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gianyar Cokorda Gede Bagus Lesmana Trisnu mengapresiasi langkah pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Dukcapil dalam mendukung integrasi data kependudukan dengan data Kementerian Sosial.
“Dengan adanya integrasi data ini, bantuan yang diberikan akan tepat sasaran. Sehingga masyarakat yang memang layak, pasti akan menerima bantuan,” ujarnya.
Sementara itu, aktivasi identitas kependudukan digital di Desa Temesi itu mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat penerima manfaat PKH, yang langsung dibimbing untuk mengunduh aplikasi dan melakukan aktivasi identitas digital pada perangkat telepon pintar masing-masing.
Trisnu mengharapkan penerapan Identitas Kependudukan Digital dapat terus diperluas sehingga mendukung terwujudnya pelayanan publik yang modern, efisien, dan berkeadilan.
Baca juga: Mendagri kembali ingatkan kepala daerah jangan pamer kekayaan
Baca juga: Mendagri: MBG bidik pemenuhan gizi dan hidupkan ekonomi daerah 3T
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
