Kemenag DKI tunggu DPRD soal madrasah gratis 

2 months ago 17

Jakarta (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta menunggu dibukanya ruang diskusi di DPRD DKI Jakarta terkait penggratisan biaya pendidikan di madrasah swasta dan negeri.

"Kami menunggu dari pihak DPRD untuk diajak berdiskusi," ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DKI Jakarta, Adib saat dihubungi di Jakarta, Ahad.

Adib menyampaikan diskusi usulan madrasah gratis belum dilaksanakan antara Kemenag DKI dan DPRD DKI Jakarta. "Belum (usulan untuk disampaikan). Kami menunggu ajakan diskusi oleh DPRD," kata dia.

Kanwil Kemenag DKI mendukung madrasah di DKI Jakarta bisa gratis. "Kami sangat mendukung agar masyarakat dapat menikmati pendidikan gratis di madrasah, termasuk madrasah swasta yang jumlahnya jauh lebih banyak dari madrasah negeri," kata dia.

Merujuk data, jumlah madrasah di Jakarta mencapai 1.819, yang terdiri dari madrasah negeri dan swasta.

Baca juga: Madrasah swasta dan negeri di Jakarta diupayakan bebas biaya

Baca juga: Madrasah di Jakarta juga harus gratis

Ilustrasi siswa madrasah . Sebanyak 2.152 peserta yang berasal dari berbagai provinsi se-Indonesia siap mengikuti Kemah Pramuka Madrasah Nasional (KPMN) 2024 yang diselenggarakan Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Bumi Perkemahan (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur pada 17 sampai dengan 22 November 2024. (ANTARA/HO-pendis.kemenag.go.id)

Dari jumlah ini, sebanyak 22 sekolah merupakan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau setara Sekolah Dasar, 42 Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri atau setara Sekolah Menengah Pertama) dan 22 Madrasah Aliyah (MA) negeri.

Adib menyampaikan, adapun usulan pemenuhan biaya pendidikan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya tenaga pendidik dan kependidikan dan biaya operasional dan pemeliharaan gedung dan fasilitas.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta, Muhammad Subki mengatakan, madrasah juga seharusnya bisa gratis karena siswa di lembaga itu merupakan warga Jakarta.

Menurut dia, semua yang terkait tentang pendidikan harus diperhatikan. Dengan begitu, tidak terjadi ketimpangan dan menimbulkan kecemburuan antarlembaga pendidikan.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |