Jakarta (ANTARA) - Dalam dunia investasi yang sarat ketidakpastian, advance ruling hadir ibarat mercusuar di tengah kabut. Ia memberi arah dan rasa aman bagi investor yang dihadapkan pada kompleksitas regulasi dan kerumitan interpretasi hukum.
Melalui mekanisme ini, otoritas pajak memberikan penegasan tertulis atas perlakuan pajak terhadap suatu transaksi sebelum kegiatan bisnis dijalankan. Dengan kata lain, advance ruling merupakan jaminan kepastian di hulu, sebelum modal benar-benar mengalir.
Kepastian hukum semacam ini kini menjadi komoditas langka dan bernilai tinggi di tengah kompetisi global yang semakin ketat. Bagi pengusaha, kemampuan memprediksi konsekuensi fiskal sering kali lebih menentukan daripada sekadar insentif jangka pendek. Oleh karena itu, advance ruling bukan hanya instrumen administratif, melainkan simbol komitmen negara terhadap prinsip good governance dan pelayanan publik yang transparan.
Kepastian sebagai daya saing
Dalam konteks Indonesia, mekanisme advance ruling memperoleh landasan kuat melalui Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya. Kehadirannya menandai pergeseran paradigma dalam hubungan antara pemerintah dan dunia usaha: dari yang sebelumnya konfrontatif menjadi lebih kolaboratif.
Kepastian hukum kini diakui sebagai faktor reputasional yang tak kalah penting dibandingkan insentif fiskal. Negara dengan regulasi yang jelas dan stabil cenderung lebih dipercaya investor dibanding negara yang menawarkan tarif rendah namun sering mengubah aturan.
Advance ruling menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya ingin menarik investasi cepat, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang.
Berbagai riset internasional menunjukkan korelasi positif antara kepastian perpajakan dan arus investasi. Studi OECD mengonfirmasi bahwa negara dengan sistem tax ruling yang matang cenderung lebih sukses dalam menarik foreign direct investment.
Singapura menjadi contoh klasik. Dengan sistem penegasan pajak yang sudah mapan sejak 1948, negara itu mampu menyediakan prediktabilitas yang tinggi bagi investor. Tidak hanya soal tarif, tetapi juga interpretasi terhadap transaksi lintas negara, penghindaran pajak berganda, dan transfer pricing. Transparansi tersebut berkontribusi besar terhadap status Singapura sebagai salah satu pusat keuangan global paling stabil di Asia.
Belanda dan Irlandia juga menunjukkan hal serupa. Kedua negara itu memanfaatkan advance ruling untuk memberi kepastian bagi perusahaan multinasional tanpa mengorbankan integritas sistem pajaknya.
Dalam laporan IMF tahun 2021, disebutkan bahwa negara dengan kerangka ruling yang transparan dan berbasis hukum justru memiliki rasio kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Kepastian fiskal yang ditawarkan ruling tidak hanya memudahkan investor, tetapi juga mengurangi beban administratif aparat pajak, karena potensi sengketa dapat ditekan sejak awal.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
