Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum memastikan perbaikan infrastruktur publik usai unjuk rasa tidak hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga meningkatkan kualitas material agar lebih kuat, aman, dan tahan terhadap risiko kerusakan.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana di Jakarta, Senin mengatakan strategi peningkatan material mencakup penggunaan kaca tempered untuk menggantikan kaca biasa, sehingga lebih sulit dipecahkan dan mengurangi risiko kerusakan akibat aksi vandalisme yang sering terjadi sebelumnya.
"Yang akan kami lakukan adalah meningkatkan kualitas materialnya. Ada beberapa yang di JPO (jembatan penyeberangan orang) Senen yang materialnya awalnya kaca. Mungkin sebagian akan kami ganti dengan tempered karena untuk menghindari lagi mudahnya dipecahkan oleh oknum," kata Dewi.
Selain itu, bahan konstruksi tahan api akan digunakan untuk menggantikan material lama, dengan tujuan meminimalisasi risiko kebakaran yang sempat merusak fasilitas publik, termasuk JPO Senen, Jakarta pusat.
Peningkatan kualitas material dilakukan seiring penggunaan desain replika, agar proses pembangunan berlangsung cepat, tanpa mengubah fungsi bangunan, tetapi memberikan daya tahan lebih baik dalam jangka panjang.
"Kalau ingin cepat kami akan mengambil desain awal. Itu cara yang paling cepat. Jadi kami akan ganti dengan material-material yang tidak mudah terbakar," ujarnya.
Ia menuturkan langkah itu akan diterapkan pada JPO Polda Metro Jaya serta JPO Senen. Meski begitu, kedua JPO tersebut telah dapat digunakan masyarakat, hanya saja untuk rumah lift di JPO Polda Metro Jaya masih dalam tahap perbaikan yang ditargetkan rampung hingga Desember 2025.
Selain Jakarta, tambah Dewi, provinsi lainnya yang terdampak kerusakan parah dan menjadi tanggung jawab Kementerian PU dalam perbaikan yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, DKI, dan Nusa Tenggara Barat.
Dengan penerapan material berkualitas tinggi, Kementerian Pekerjaan Umum berharap infrastruktur publik lebih kokoh, berfungsi optimal, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam jangka panjang.
"Yang paling parah ini kan Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, DKI, ada NTB, Jawa Barat juga parah. Nah ada enam provinsi utama yang tentunya kami akan tangani," kata Dewi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut alokasi dana pemulihan infrastruktur umum yang dirusak perusuh di tengah demonstrasi, sepenuhnya berasal dari dana pemerintah pusat.
AHY, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9) menyebutkan, pihaknya tidak hanya menghitung nilai kerusakan akibat kerusuhan yang mencapai Rp950 miliar, tetapi juga sudah menyiapkan skema pemulihan agar pelayanan publik segera normal.
Menurut AHY, anggaran perbaikan sepenuhnya ditanggung pusat melalui pos kedaruratan APBN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan begitu, proses pemulihan tidak akan mengganggu alokasi pembangunan reguler.
“Kan ada biasanya anggaran untuk kedaruratan, ya kedaruratan dari situ costnya,” ujarnya.
Baca juga: AHY: Dana pemulihan infrastruktur rusak pasca-demo ditanggung pusat
Baca juga: 16 halte Transjakarta alami kerusakan dan vandalisme pascademo
Baca juga: Menhub: Perbaikan prasarana terdampak demo terus dilakukan di setiap daerah
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
