Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggandeng sektor swasta dan seluruh lapisan masyarakat untuk mengakselerasi pembangunan rumah layak huni (RLH) dalam pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem di daerah tersebut.
"Kolaborasi pilar pembangunan bersama perusahaan swasta menjadi salah satu kunci utama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan stunting, sekaligus transformasi ekonomi daerah dari ketergantungan sumber daya alam ekstraktif," kata Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Sumber Daya Alam (SDA), Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat Arief Murdiyatno di Samarinda, Rabu.
Arief menekankan pentingnya komitmen perusahaan swasta, khususnya sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, dalam mengimplementasikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
"Kami gencar melakukan pendekatan dan meminta komitmen agar perusahaan-perusahaan di Kaltim dapat mengeksekusi program-program ini demi mendukung visi pemerintah," ujarnya.
Menurut dia, perbaikan rumah layak huni bagi masyarakat prasejahtera diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan dan stunting.
Baca juga: Kaltim alokasikan pembangunan rumah layak huni Rp115 juta per unit
"Infrastruktur, khususnya jalan dan irigasi, menjadi perhatian utama pemerintah selain pengembangan sumber daya manusia. Tanpa infrastruktur yang memadai, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan cepat," katanya.
Pemprov Kaltim juga bertekad untuk bertransformasi dari ekonomi ekstraktif menuju perekonomian yang lebih berkelanjutan, mengingat cadangan minyak dan batu bara suatu saat akan habis.
Upaya ini membutuhkan dukungan regulasi, kerja sama, kolaborasi dari semua pihak, termasuk media dalam mempromosikan kinerja dan program pemerintah kepada masyarakat melalui konsep pentahelix.
Mengenai regulasi TJSL dan PPM, Arief menjelaskan bahwa ketentuan jarak dari permukiman disesuaikan kepada masing-masing sektor berdasarkan peraturan menteri terkait, seperti Kementerian ESDM untuk pertambangan atau Kementerian Pertanian untuk sawit.
"Secara prinsip, kami mengharapkan partisipasi semua perusahaan, minimal di ring satu yang menjadi prioritas. Jika sudah terakomodasi, kami berharap mereka bisa memperluas jangkauan program ke daerah lain meskipun bukan di ring utama mereka," ujar Arief.
Baca juga: Pupuk Kaltim bangun belasan rumah layak huni guna entaskan kemiskinan
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Kaltim Irhamsyah menyatakan bahwa program rumah layak huni untuk tahun 2025 masih belum mencapai target.
"Dari 508 rumah yang ditargetkan, baru 454 rumah yang dibangun, dengan 86 di antaranya telah rampung dan tersebar di berbagai kabupaten/kota," katanya.
Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
