Kudus (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas dunia usaha sekaligus melindungi pekerja dari ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor padat karya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK.
"Sektor padat karya menjadi yang paling rawan terdampak gejolak ekonomi, sehingga diperlukan langkah pencegahan sejak dini," ujarnya saat beraudiensi dengan para pengusaha rokok dan Bupati Kudus Sam'ani Intakoris di kantor Perkumpulan Pekerja Rokok Kudus (PPRK) di Kudus, Jumat.
Dengan hadirnya Satgas PHK, kata dia, bermanfaat ketika sebelum PHK dilakukan, pemerintah harus melakukan penetrasi sehingga kasus-kasus PHK tidak terulang di Jawa Tengah.
Satgas PHK tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah Ahmad Aziz. Selain itu, Polda Jawa Tengah juga memiliki Satgas Hubungan Industrial yang sebelumnya hanya ada di Polda Metro, dan kini sudah diperluas ke seluruh Indonesia sesuai instruksi Kapolri.
Gubernur menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah dalam menghadapi dinamika usaha.
Baca juga: Bantul berdayakan masyarakat melalui program padat karya infrastruktur
"Kalau untung, ya rezeki pekerja dan pengusaha. Kalau rugi, segera laporkan ke pemerintah. Problem wirausaha menjadi tanggung jawab kita bersama, tetapi kesejahteraan merupakan milik masyarakat dan dunia usaha," ujarnya.
Menurut dia, Pemprov Jateng sudah menyiapkan roadmap atau peta jalan antisipasi PHK, bahkan sebelum pemerintah pusat merilis kebijakan serupa. Sehingga para pengusaha tidak perlu khawatir karena hubungan industrial akan tetap dipelihara melalui wadah satgas tersebut.
Lebih lanjut, dia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komunikasi guna mencegah gejolak sosial.
"Permasalahan sering timbul karena tidak ada komunikasi antara pejabat, masyarakat, dan elemen lain. Kalau ada komunikasi, gejolak bisa dicegah," jelasnya.
Ia menegaskan nilai-nilai rukun dan tepo seliro atau kepekaan menjadi nyawa Jawa Tengah dalam menjaga keharmonisan sosial. Hal demikian, juga diingatkan kepada para bupati, wali kota, dan seluruh elemen masyarakat.
Baca juga: Perlu langkah strategis demi cegah PHK di sektor padat karya
"Daerah lain boleh punya kearifan lokal, tetapi Jawa Tengah harus menjadikan rukun dan tepo seliro sebagai pegangan," ujarnya.
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
