Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan menggandeng polisi-TNI melakukan patroli untuk mencegah oknum yang merusak fasilitas umum, terutama saat aksi demonstrasi.
"Patroli tetap ada ya, dari Satpol PP bersama dari polisi dan TNI," kata Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar dalam deklarasi "Jaga Jakarta" di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Senin.
Anwar mengatakan pentingnya kolaborasi antarunsur terkait agar pengawasan fasilitas umum lebih mendapatkan perhatian.
Terlebih, wilayah Jakarta Selatan terbilang luas sehingga perlu bantuan dari organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun tokoh agama untuk saling mengingatkan lingkungannya.
Baca juga: Petugas gabungan bersihkan fasilitas umum di Jaksel
"Wilayah kita kan sangat luas, kita harus minta bantuan dari ormas-ormas dan tokoh agama, yuk sama-sama kita jaga kampung kita," ucapnya.
Dengan demikian, diharapkan masyarakat juga memiliki kesadaran untuk sama-sama menjaga fasilitas umum lantaran merupakan milik bersama.
"Kita monitor sama-sama, jangan sampai kita kecolongan, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merusak atau melakukan hal-hal anarkis di Jakarta Selatan," ucapnya.
Diketahui, oknum tak bertanggung jawab membakar Halte Transjakarta Polda Metro Jaya saat berlangsungnya demonstrasi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (29/8) malam.
Selain membakar halte Transjakarta, mereka juga merusak pintu masuk Stasiun MRT Istora Mandiri.
Sebagai tindak lanjut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secepatnya melakukan pembenahan halte-halte yang dirusak itu serta menggratiskan tarif layanan Transjakarta dan MRT selama seminggu ke depan.
Baca juga: Rano dukung aspirasi warga asalkan tak rusak fasilitas umum
Baca juga: Forkopimko Jaksel-ormas deklarasi "Jaga Jakarta" tingkatkan keamanan
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
