Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menargetkan pengelolaan sampah pada seluruh Tempat Pengolahan Akhir (TPA) di wilayah itu tak lagi menggunakan sistem open dumping pada akhir 2025 dan akan diarahkan beralih ke teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengatakan 18 kabupaten/kota di Jabar yang TPA-nya masih open dumping akan mengadopsi teknologi RDF yang merupakan inovasi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dan bernilai ekonomis.
"Minimal kami targetkan 18 kabupaten/kota yang TPSA-nya masih open dumping bisa berubah jadi RDF di akhir tahun ini," kata Herman saat dikonfirmasi di Bandung, Senin.
Teknologi RDF, lanjut dia, menjadi angin segar dalam penanganan krisis sampah di Jabar, yang hingga kini masih bergantung pada pola penimbunan akhir.
Baca juga: Sekda Jabar benarkan gunungan sampah di Sarimukti longsor
Dengan RDF sampah yang semula dibuang begitu saja dapat diolah menjadi bahan bakar pengganti batu bara, utamanya untuk kebutuhan industri seperti semen dan energi.
Salah satu yang menjadi percontohan, kata Herman, adalah TPA Cimenteng, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, yang resmi beroperasi pada Kamis (31/7) lalu, di mana telah mengoperasikan fasilitas RDF secara penuh dan bekerja sama dengan offtaker PT Semen Jawa, yang tidak hanya membeli hasil RDF, tetapi juga berperan sebagai pengelola langsung.
"Kuncinya itu di kerja sama. Seperti di Sukabumi, pengelolaan RDF dilakukan langsung oleh offtaker-nya, PT Semen Jawa. Ini model replikasi yang ideal untuk daerah lain," ujar Herman.
RDF, lanjutnya, tidak hanya mengatasi tumpukan sampah, tapi juga memberi dampak ekonomi yang konkret, seperti di TPA Cimenteng, dimana biaya produksi mencapai sekitar 200 ribu per ton, sementara offtaker siap membelinya pada harga Rp300 ribu per ton.
Baca juga: Miris, sampah Kota-Kabupaten Bandung kembali penuhi Sungai Citarum
"Artinya ada margin yang sehat, ada nilai ekonominya. Ini yang membuat RDF menjadi sustainable," katanya.
Model ini dinilai dapat menarik minat daerah lain untuk beralih dari pengelolaan konvensional ke pendekatan berbasis teknologi dan pasar.
Tak hanya pada TPA kabupaten/kota, teknologi RDF juga ditarget akan diterapkan di tingkat provinsi, salah satunya pada Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat yang saat ini dikelola langsung oleh Pemprov Jabar.
Pasalnya, kata Herman, Jawa Barat selama ini menjadi provinsi dengan volume sampah terbesar kedua di Indonesia. Sistem open dumping yang masih banyak digunakan terbukti tak lagi relevan, bahkan berisiko terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Baca juga: Pemrov Jabar: Zona 5 Sarimukti disiapkan atasi sampah di Bandung Raya
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
