ISEI: RI perlu tumbuh 6-7 persen hingga 2045 capai pendapatan tinggi

2 weeks ago 6

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) memandang Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen per tahun hingga 2045 untuk menjadi negara berpendapatan tinggi.

Hal ini, menurut ISEI, hanya dapat dicapai melalui perubahan struktural berbasis peningkatan produktivitas dan perlunya kolaborasi antara akademisi, pelaku bisnis, dan pemerintah untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

Ketua Umum Pengurus Pusat ISEI Perry Warjiyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa kontribusi pemikiran ISEI kepada pemerintah dan masyarakat diwujudkan melalui kajian tentang transformasi ekonomi.

Kajian ini menekankan pentingnya pertumbuhan yang inklusif, merata, efisien, dan berkelanjutan. Hasilnya tertuang dalam dokumen Kajian Kebijakan Publik (KKP) volume 6.0.

Baca juga: Airlangga optimistis pertumbuhan 5,2 persen lewat paket kebijakan baru

Perry menambahkan bahwa pemikiran ini sejalan dengan gagasan Begawan Ekonomi Indonesia, yakni Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo, yang meyakini bahwa kemandirian dan nasionalisme ekonomi sangat penting.

"Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pertumbuhan angka-angka makroekonomi," kata Perry.

ISEI juga menekankan pentingnya strategi hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur ekonomi. Namun, hilirisasi harus diarahkan agar lebih inklusif, terutama di sektor mineral dan pertanian, melalui model hilirisasi pangan end-to-end.

Di sisi lain, ekonomi dan keuangan digital dipandang sebagai sumber pertumbuhan baru. Digitalisasi berpotensi menjadi mesin utama pertumbuhan berkelanjutan karena mampu memperluas inklusivitas, meningkatkan efisiensi, dan mendorong produktivitas, yang krusial untuk menghindari middle income trap.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |