Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menekankan peran strategis Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) sebagai salah satu kekuatan penting dalam upaya memperjuangkan kesetaraan gender.
"Sejak berdiri pada awal reformasi, KPPRI telah menjadi garda terdepan dalam mendorong lahirnya berbagai kebijakan besar yang berpihak pada perempuan dan anak. Di antaranya Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta paket UU politik yang memuat affirmative action keterwakilan perempuan minimal 30 persen," ujar Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikan dalam acara pengukuhan pengurus KPPRI Presidium periode 2025–2030.
Selain itu, lanjut dia, kiprah KPPRI juga tercermin dalam hadirnya UU Kewarganegaraan, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), hingga UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang kini sedang dalam pembahasan peraturan pemerintah.
Baca juga: Pakar: KPPRI jadi motor penggerak isu perempuan di RI
Menteri PPPA mengatakan capaian monumental ini lahir dari kerja keras dan komitmen para srikandi bangsa yang berhimpun di bawah KPPRI.
Dalam kesempatan tersebut Menteri PPPA juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus KPPRI, baik pendahulu maupun pengurus sebelumnya.
Arifah Fauzi memberikan selamat kepada pengurus baru periode 2025–2030 yang dinilai akan semakin memperkuat perjuangan perempuan di parlemen.
Kementerian PPPA berkomitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan KPPRI.
Baca juga: Ketua DPR melantik pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia
Menteri Arifatul Choiri Fauzi mengajak seluruh pihak untuk melanjutkan perjuangan agar suara perempuan semakin didengar, hak-haknya terlindungi, dan kontribusinya semakin diakui dalam pembangunan bangsa.
"Kehadiran KPPRI bukan hanya memperkuat representasi perempuan di lembaga legislatif, tetapi juga memastikan aspirasi perempuan, anak, dan kelompok rentan mendapatkan ruang dalam agenda pembangunan nasional. Kami percaya kepemimpinan kolektif perempuan akan menjadi kekuatan moral dan politik yang menentukan arah kebijakan menuju keadilan dan kesetaraan," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi.
Baca juga: Kaukus perempuan politik Kalbar nilai PKPU baru batasi hak perempuan
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
