Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa berkolaborasi untuk menegaskan komitmen melawan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak di ruang digital melalui tur bersepeda yang termasuk bagian dari kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP).
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyampaikan bahwa perlindungan perempuan dan anak harus diperkuat tidak hanya di ruang sosial dan digital, tetapi juga dalam situasi bencana yang tengah melanda berbagai daerah.
"Setiap bencana selalu menunjukkan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan, bukan hanya terhadap kekerasan fisik, melainkan juga kekerasan digital. Dalam situasi krisis, risiko eksploitasi, perundungan, dan pelecehan meningkat, termasuk di ruang daring," kata Woro dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.
Ia menambahkan, pemerintah kini mendorong Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, yang memperkuat pencegahan, penanganan, pendampingan, dan pemulihan korban secara terpadu.
Gerakan ini melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, masyarakat, serta mitra pembangunan internasional seperti Uni Eropa.
Baca juga: Perlindungan perempuan: Investasi yang mengubah segalanya
Baca juga: Dorong perempuan berani lapor, tokoh agama diminta berperan
"Gerakan ini bukan sekadar dokumen kebijakan, melainkan panggilan bagi seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama. Perlindungan perempuan dan anak harus hadir dalam situasi damai maupun saat bencana, baik di ruang fisik maupun ruang digital," paparnya.
Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi menegaskan pentingnya solidaritas lintas negara dalam menghadapi kekerasan digital terhadap perempuan dan anak. Hal itu telah menjadi isu global yang semakin menonjol saat terjadi bencana atau kondisi darurat kemanusiaan.
“Kita harus bisa bersama-sama menumbuhkan rasa hormat, memastikan ekosistem digital yang aman, dan mendengarkan aspirasi perempuan secara online maupun offline. Kami bangga dengan terjalinnya kerja sama erat antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa dalam mempromosikan kesetaraan gender dan mengatasi tantangan bersama," ujar Chaibi.
Kemenko PMK menegaskan bahwa kolaborasi internasional ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa perempuan dan anak tetap terlindungi, terutama di tengah meningkatnya intensitas bencana yang membawa risiko berlapis, termasuk di ruang digital.
Gerakan bersama ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas, memperluas edukasi digital, dan memastikan ruang daring yang aman, inklusif, serta beradab.
Baca juga: GKR Hemas: Kesehatan mental perempuan harus jadi agenda prioritas
Baca juga: MPR: Kekerasan pada perempuan langgar nilai kehidupan dan Pancasila
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
