Jakarta (ANTARA) - Indonesia terpilih menjadi anggota Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC) Universal Postal Union (UPU) periode 2025–2029, menegaskan peran strategisnya dalam menentukan arah kebijakan dan operasional layanan pos serta logistik dunia.
Penunjukan Indonesia dilakukan pada Kongres Universal Postal Union (UPU) ke-28 yang dilaksanakan di Dubai, Uni Emirat Arab pada 7 sampai 20 September 2025. Mandat itu merupakan bentuk kepercayaan sektor pos dan logistik internasional terhadap peran aktif dan kontribusi Indonesia dalam memajukan ekosistem pos global.
“Terpilihnya Indonesia sebagai anggota CA dan POC UPU merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kami berkomitmen untuk membawa aspirasi Indonesia dan negara-negara berkembang agar layanan pos semakin modern, inovatif, dan inklusif," kata Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Kemensos: Penyaluran bansos lewat PT Pos kini hanya untuk daerah 3T
Melalui keanggotaan CA dan POC UPU, Indonesia tidak hanya dapat turut menentukan arah kebijakan UPU dan operasional jaringan dan layanan pos dan logistik dunia, tapi, juga memperoleh akses lebih luas terhadap pengembangan ekosistem dan layanan pos di dalam negeri.
Partisipasi dan keanggotaan Indonesia pada CA dan POC UPU tahun 2025-2029 diharapkan memberikan manfaat nyata, antara lain dalam penguatan ekosistem pos global dan nasional, khususnya dalam era digitalisasi dan AI.
Peran Indonesia juga diharapkan dapat meningkatkan layanan paket ke luar negeri, layanan keuangan pos dan logistik dalam rangka mendorong e-commerce dan ekonomi digital Indonesia; serta meningkatkan daya saing produk UMKM Indonesia agar semakin dikenal di pasar global.
Sebagai anggota CA dan POC, Indonesia akan memprioritaskan tiga agenda utama. Pertama, menguatkan tata kelola UPU berbasis anggota sehingga suara negara anggota, khususnya negara berkembang, dapat memengaruhi keputusan-keputusan strategis UPU.
Kedua, mendorong transformasi digital agar layanan pos tetap relevan dan inklusif di era digital dan AI. Ketiga, meningkatkan inklusivitas ekosistem pos dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik skala besar maupun kecil, guna membangun layanan pos dan logistik global yang tangguh dan berkelanjutan.
"Kami juga ingin memastikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat layanan kiriman luar negeri yang dapat mendorong produk UMKM Indonesia menembus pasar global,” ujar Edwin.
Delegasi Indonesia dalam Kongres UPU ke-28 dipimpin oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital serta diikuti oleh pejabat terkait dari Direktorat Pos dan Penyiaran, Direktorat Layanan Ekosistem Digital, Pusat Kelembagaan Internasional, Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polkam, dan PT Pos Indonesia, dengan dukungan Perwakilan RI di Abu Dhabi dan Dubai.
Baca juga: Menkeu Purbaya cari pos anggaran demi dukung program stimulus ekonomi
Baca juga: BI Bali: Penyaluran logistik bantu pengendalian inflasi pascabanjir
Baca juga: Mensos salurkan logistik & santunan Rp2 miliar buat korban banjir Bali
Baca juga: Pertamina salurkan logistik untuk pengungsi terdampak banjir di Bali
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
