Purwokerto (ANTARA) - Bupati Banyumas, Jawa Tengah, Sadewo Tri Lastiono mendorong pengembangan potensi santri melalui berbagai program pemberdayaan di sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan, untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren di daerah.
Ditemui usai Apel Hari Santri Nasional X Tahun 2025 di Alun-Alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu, Bupati Sadewo mengatakan perhatian pemerintah terhadap santri dan pondok pesantren selama ini sudah cukup besar, baik dalam bentuk bantuan operasional, dukungan kepada guru ngaji, maupun fasilitasi kegiatan ekonomi berbasis pesantren.
“Sejak era Pak Husein (Bupati Banyumas periode 2018-2023) sampai sekarang, kami sudah mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan santri, seperti pelatihan-pelatihan di bidang pertanian, perikanan, hingga keterampilan usaha,” katanya.
Meskipun demikian dia mengatakan pemberdayaan santri tidak cukup berhenti pada kegiatan pelatihan semata.
Baca juga: Hari santri dan akar tradisi nusantara
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas saat ini tengah mengkaji agar program pelatihan dapat dilanjutkan dengan pendampingan hingga tahap pemasaran hasil produksi.
“Kalau hanya pelatihan itu percuma, misalnya dilatih servis handphone, tapi di lapangan tukang servis sudah banyak, jadi harus ada kelanjutan. Kalau santri dilatih beternak ikan, nanti dijamin juga pasarnya. Begitu juga kalau dilatih membatik, harus kita bantu carikan off-takernya,” kata Bupati Sadewo.
Lebih lanjut dia mengatakan pola pemberdayaan yang berorientasi hasil tersebut menjadi fokus pemerintah daerah agar santri tidak hanya menjadi tenaga terampil, juga mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.
Baca juga: Wahai santri, kuatkan diri dan jangan berkecil hati
Ia mengharapkan momentum Hari Santri Nasional X Tahun 2025 menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk terus memperkuat peran santri, tidak hanya dalam bidang keagamaan, juga dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat Banyumas.
Disinggung masalah keamanan konstruksi bangunan pesantren di Banyumas, dia menegaskan pembangunan infrastruktur pesantren di wilayah tersebut tetap memperhatikan aspek keamanan dan kualitas bangunan, terutama setelah adanya insiden robohnya bangunan pondok pesantren di daerah lain.
“Setiap pondok yang mengajukan program pembangunan, seperti PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), tentu kami cek dulu apakah sudah sesuai spesifikasi. Prosesnya dari usulan gambar, lalu dicek oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk memastikan spesifikasinya,” katanya.
Baca juga: MUI: Hari Santri Nasional momentum refleksi arah pembangunan bangsa
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
