Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyebutkan sebanyak 125 pondok pesantren di bawah naungan NU telah siap menjadi Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Ya sudah proses, sekarang ini yang sudah masuk ke dalam sistem ada 125 titik," kata Yahya ditemui di Kantor PBNU, Jakarta, Senin.
Gus Yahya, sapaan akrabnya, menyebutkan seluruh pesantren tersebut telah melalui berbagai macam proses seperti verifikasi dan lain sebagainya untuk dianggap layak menjadi SPPG dalam program MBG.
"Memang semua harus kita ikuti, tapi akan terus kita dorong supaya ke depan ada akselerasi yang lebih kuat untuk pelaksanaan," ucapnya.
Baca juga: Menko Muhaimin pastikan 1.000 SPPG pesantren dibangun sesuai SOP BGN
Diketahui, upaya percepatan pembangunan 1.000 dapur MBG kompleks pesantren terus dilakukan. Belum lama ini, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Gizi Nasional (BGN), dan Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (KPPM RI) melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk hal tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan SPPG kompleks pondok pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk masa depan umat dan bangsa.
"Ini adalah gerak langkah penting bagi santri, di mana SPPG yang dilanjutkan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa mengatasi problematika generasi penerus," katanya (23/6).
Baca juga: NU-BGN berkolaborasi pastikan seluruh santri terima manfaat MBG
Baca juga: BGN perkirakan 1.000 SPPG pesantren mulai operasi Agustus 2025
Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, program MBG ini harus mendapat dukungan penuh yang sifatnya fardhu 'ain untuk menyelamatkan perjuangan dan dakwah di masa depan.
"Semua butuh SDM yang cerdas, tidak hanya anak kiai saja yang mendapat gizi cukup. Tapi juga semua santri di seluruh pondok pesantren di Indonesia," ucapnya.
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
