Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sembilan anggota Komite Reformasi Polri di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat pukul 16.00 WIB.
Informasi tersebut dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Jumat siang.
"Betul nanti jam 16.00 akan ada pelantikan Komite Reformasi Polri. Tetapi, siapa saja yang akan dilantik, saya belum tahu. Saya memang diundang hadir ke acara itu, tetapi belum tahu apa akan dilantik atau tidak. Nanti didengarkan saja ketika keppres (keputusan presiden) dibacakan," kata Yusril Ihza Mahendra.
Informasi yang beredar di kalangan wartawan, sembilan anggota Komite Reformasi Polri terdiri atas beberapa menteri, eks ketua Mahkamah Ketua, dan eks Kapolri.
Nama-nama yang disebut-sebut akan dilantik sebagai anggota Komite Reformasi Polri, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Menteri Dalam Negeri sekaligus Kapolri Periode 2016–2019 Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Periode 2019–2024 sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008–2013 Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie, Kapolri Periode 2019–2021 Jenderal Pol. (Purn.) Idham Aziz, dan Kapolri Periode 2015–2016 Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti.
Di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, sekitar pukul 14.30 WIB, Mendagri Tito Karnavian tiba mengenakan setelan jas.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta pada 30 Oktober 2025 menyebut daftar nama anggota Komite Reformasi Polri telah rampung disusun dan disetujui oleh Presiden sehingga tinggal menunggu waktu nama-nama itu diumumkan dan dilantik.
Kemudian, Pras, saat ditemui pada 17 September, menjelaskan Presiden Prabowo ingin ada pembenahan, evaluasi, dan perbaikan secara menyeluruh pada institusi Polri.
"Keinginan Beliau (Presiden, red.) adalah tentunya, kan kita semua sangat mencintai institusi Kepolisian, tetapi tentunya ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, evaluasi, dan itu biasa untuk seluruh institusi. Nah, keinginan Beliau adalah membuat Komite Reformasi Kepolisian," kata Pras.
Reformasi Polri saat ini masih menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat, termasuk oleh massa yang berunjuk rasa di berbagai daerah Indonesia pada akhir Agustus 2025.
Baca juga: Mahfud MD belum dapat kabar lanjutan soal Komite Reformasi Polri
Baca juga: Yusril: Kewenangan putuskan struktur Polri di tangan Presiden dan DPR
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
