Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengajak sejumlah kepala daerah berkolaborasi menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo yakni pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan bantuan sosial (bansos).
"Ada tiga mandat prioritas Presiden Prabowo pada Kementerian Sosial (Kemensos). Ini yang perlu kita tindaklanjuti bersama," kata Gus Ipul, sapaan akrab Mensos Saifullay Yusuf, saat menerima audiensi para kepala daerah di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa.
Hadir Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Victor Mailangkay, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nopriawan Jaya, dan Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib.
Gus Ipul menjelaskan DTSEN menjadi data tunggal pertama di Indonesia pada era Presiden Prabowo. Badan Pusat Statistik (BPS) mengelola data dan memberikan perankingan penduduk berdasarkan desil.
Baca juga: Kunjungi Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo beri semangat siswa
Data ini yang terus dimutakhirkan secara berkala wajib menjadi acuan seluruh program lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
"Karena itu mumpung para kepala daerah ada, ada kepala Dinas Sosial, tidak boleh ada intervensi bansos yang menggunakan data lain, kecuali DTSEN. Kalau mau membuat program harus menggunakan DTSEN," kata Mensos Saifullah Yusuf.
Mensos mengatakan DTSEN harus diverifikasi dan divalidasi bersama-sama, sebab tiap tiga bulan datanya akan berubah.
"Saya mengajak bupati, wali kota, dan gubernur untuk memutakhirkan data. Mari sama-sama memastikan agar data kita lebih sempurna," kata Mensos.
Lebih lanjut Mensos juga membahas soal pentingnya kolaborasi Sekolah Rakyat dengan para kepala daerah. Setelah Sekolah Rakyat rintisan dimulai, juga akan dibangun gedung permanen.
"Kita bikin sekolah rintisan, kita bangun 2026. Mari kita kerja sama," kata Gus Ipul.
Baca juga: Kemensos: Penyaluran bansos lewat PT Pos kini hanya untuk daerah 3T
Lalu Mensos menekankan pentingnya pemberdayaan. Ia meminta kepala Dinas Sosial membuat skenario pemberdayaan dan graduasi untuk disampaikan ke para kepala daerah.
Mensos menyebutkan Presiden Prabowo membentuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat karena ingin menekankan pemberdayaan ketimbang bantuan sosial.
"Ini mandat yang perlu kita tindaklanjuti, jadi tidak hanya bantuan sembako," kata Gus Ipul.
Ia juga mengajak untuk bersama-sama memastikan pemutakhiran DTSEN lebih sempurna. Sehingga, masyarakat miskin bisa merasakan bantuan lebih banyak dari pemerintah.
"Presiden Prabowo minta graduasi diperkuat. Desil 1-2 kita beresin, kita keroyok bareng-bareng. Selesai Desil 1-2 (DTSEN), rumah diperbaiki, diberdayakan," kata Mensos.
Terkait hal ini Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Victor Mailangkay mengatakan sudah menyiapkan lahan untuk gedung Sekolah Rakyat permanen. Saat ini ia juga menyiapkan usulan tambahan untuk Sekolah Rakyat rintisan di beberapa kabupaten.
Baca juga: Kemensos perkuat pemutakhiran data atasi bansos tak tepat sasaran
"Terima kasih dan luar biasa program ini, dielaborasi, dan diterapkan secara terukur, terpadu, dan terarah," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan akan segera mengusulkan lahan Sekolah Rakyat permanen di Ciwidey dan Bale Endah. Luas lahan tersebut telah sesuai dengan syarat delapan hektare.
"Terima kasih atas semua perhatiannya untuk Kabupaten Bandung. Terima kasih atas kepercayaan untuk Sekolah Rakyat di Jalak Harupat," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nopriawan Jaya mengatakan pihaknya juga sudah mengusulkan lahan untuk Sekolah Rakyat permanen pada April 2026 kurang lebih seluas lima hektare. Ia berharap lahan tersebut dapat segera disurvei.
"Kita ada dua calon lahan lagi sembilan hektare. Kebetulan memang kawasan pendidikan. Mohon ditindaklanjuti," ujar dia.
Adapun Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib mengatakan Sekolah Rakyat sudah dibangun di Srigonco, Kecamatan Bantur. Ia yakin sekolah ini akan memutus mata rantai kemiskinan.
"Mudah-mudahan semua dimudahkan," katanya.
Baca juga: KSP: Sekolah Rakyat mampu memutus rantai kemiskinan keluarga tak mampu
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
