Jakarta (ANTARA) - Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) mendorong penguatan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah plastik, seiring masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kemasan plastik dalam kehidupan sehari-hari.
Ketua Bidang Sustainability dan Social Impact GAPMMI Arief Susanto mengatakan bahwa kemasan plastik masih menjadi kebutuhan vital dalam industri makanan dan minuman, terutama karena mempertimbangkan aspek keamanan pangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
“Plastik ini masih sangat diperlukan oleh konsumen karena terkait dengan keawetan makanan, perlindungan, penyimpanan, dan tentu saja karena harganya masih bisa dijangkau oleh masyarakat luas,” ujar Arief, dalam diskusi daring untuk Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, tantangan terbesar saat ini bukan pada penghapusan plastik, melainkan bagaimana mengelola sampah plastik secara berkelanjutan. Berdasarkan data dari sekitar 300 kabupaten, total sampah nasional hingga 2024 mencapai sekitar 35 juta ton, dan 20 persen di antaranya adalah sampah plastik.
Sejumlah perusahaan makanan dan minuman yang tergabung dalam GAPMMI telah melakukan berbagai upaya untuk pengelolaan sampah plastik, termasuk membentuk industri daur ulang. Saat ini terdapat lebih dari 200 industri daur ulang di Indonesia dengan kapasitas hingga 2,5 juta ton per tahun, namun baru sekitar 800 ribu ton yang termanfaatkan secara optimal.
Baca juga: Sekjen PBB desak aksi global tangani polusi plastik
Baca juga: KLH tegaskan komitmen RI kendalikan polusi plastik tingkat global
GAPMMI mencatat puluhan perusahaan anggotanya telah menyusun peta jalan pengelolaan sampah sesuai amanat Peraturan Menteri LH Nomor 75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
"Total ada 21 perusahaan, masih akan terus bertambah lagi, mereka yang telah mendapat pengakuan dari Kementerian LH atas pelaksanaan peta jalan tersebut," kata Arief.
Meski demikian, ia menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pihak dalam ekosistem pengelolaan sampah plastik. Ia mengusulkan konsep extended stakeholder responsibility yang melibatkan industri, pemerintah, masyarakat, akademisi, hingga organisasi non-pemerintah.
“Kami menyadari bahwa pengelolaan sampah plastik bukan hanya tanggung jawab produsen, tetapi juga seluruh stakeholder. Mulai dari edukasi masyarakat, pemilahan sampah dari rumah, hingga perbaikan sistem pengangkutan dan pemrosesan sampah di lapangan harus dilakukan bersama,” kata Arief.
Ia berharap ke depan industri makanan dan minuman dapat terus menjadi pemimpin dalam pengelolaan sampah plastik, namun tetap memerlukan dukungan nyata dari seluruh elemen bangsa agar pengendalian sampah plastik bisa berjalan efektif dan berkelanjutan.
Baca juga: KLH ajak industri cari solusi tekan limbah plastik mi instan
Baca juga: KLH: Kampanye gaya hidup jadi kunci pengendalian polusi plastik
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
