Semarang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah (Jateng) menyampaikan bahwa upaya penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan terkait.
"Tadi sudah bisik-bisik dengan Gubernur Jateng, penanganan kemiskinan akan kita perjuangkan walaupun tantangannya berat. Namun, ini harus kita laksanakan," kata Ketua DPRD Jateng Sumanto, di Semarang, Jumat.
Hal tersebut disampaikan Sumanto usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI secara daring di Gedung Berlian, Kompleks Gubernuran Jateng, Semarang.
Menurut dia, salah satu yang menjadi atensi dalam pidato Presiden adalah membuat angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem menjadi nol persen sebagai tantangan yang harus diperjuangkan bersama-sama.
"Karena mereka (masyarakat miskin, red.) adalah warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan sama, mungkin nenek atau kakeknya dulu juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, diperlukan pendekatan secara komprehensif supaya warga yang masuk kategori miskin bisa terentaskan.
"Ini yang menjadi tantangan seluruh pihak, mulai Gubernur, DPRD, aparatur sipil negara, masyarakat, dan pengusaha untuk mengeroyok bersama. Ini harus betul-betul kita lakukan, kita betul-betul perjuangkan, supaya kehidupan lebih layak lagi," katanya.
Baca juga: Gubernur Jateng ajak organisasi mahasiswa bantu pengentasan kemiskinan
Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan, kerja-kerja kolaboratif harus digelorakan di Jateng untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut.
"Ini adalah tugas dan tantangan kita bersama. Kita punya motto bahwa kerja kita bukan superman, bukan one man show, tetapi super team, bersama-sama," kata mantan Kapolda Jateng itu.
Menurut dia, indikator kemiskinan yang ada, seperti pendidikan, bantuan sosial, penyerapan tenaga kerja, kesehatan, dan lainnya harus dikeroyok oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), instansi terkait, termasuk pengusaha.
"Artinya, program-program yang tepat sasaran, langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan langsung berdaya guna saat itu. Setiap triwulan kami evaluasi, apakah dari miskin P1 bisa meningkat P2, kalau bisa menjadi P3 atau potensi miskin," katanya.
Sejauh ini, kata dia, upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan membuahkan hasil, terlihat dari persentase penduduk miskin di Jateng pada Maret 2025 sebesar 9,48 persen, atau turun 0,10 persen dibanding September 2024 sebesar 9,58 persen.
Graduasi miskin ekstrem juga sudah dilakukan, salah satu contohnya di Kabupaten Brebes. Masyarakat miskin yang diwisuda tersebut dinyatakan sudah naik kelas dan sudah tidak bergantung dengan bantuan sosial.
Baca juga: Wagub: Kemiskinan di Jateng turun jadi 9,48 persen
"Nanti akan kita teruskan kepada bupati-bupati lain agar segera dilakukan graduasi," katanya.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
