Belém (ANTARA) - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan menemui Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di sela-sela pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, Rabu (12/11), waktu setempat.
"Concern yang terkait dengan second NDC kita ada beberapa yang terkait dengan forest and land use (FOLU) bahwa terkait dengan tingkat deforestasi yang meningkat padahal peran hutan kita itu menjadi sangat penting," kata Executive Director Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad, di sela-sela pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, Rabu (12/11) waktu setempat.
Pihaknya juga meminta penyusunan target penurunan emisi agar lebih partisipatif dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil.
Nadia Hadad juga mengkritisi narasi negosiasi yang dinilai terlalu dititikberatkan pada perdagangan karbon.
"Dorongan agar Indonesia fokus pada agenda negosiasi lain selain pasar karbon, seperti komitmen penghentian deforestasi hingga 2030," katanya.
Baca juga: Menteri LH: Paviliun Indonesia jembatan ke pasar karbon berintegritas
Selain itu, pemerintah Indonesia diminta untuk menguatkan posisi negosiasi tidak hanya pada mitigasi, tetapi juga adaptasi dengan bermodalkan praktik baik masyarakat lokal dan keanekaragaman hayati.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa masukan-masukan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dicatat dan akan menjadi pertimbangan pemerintah ke depannya.
Pihaknya juga mendorong agar ke depannya organisasi masyarakat sipil bisa lebih kuat dengan memiliki akreditasi internasional.
"Ke depan kami akan membangun forum-forum civil society organization (CSO) yang lebih kuat, membangun CSO yang memiliki akreditasi internasional sehingga CSO ini mampu mengakses kolaborasi internasional," kata dia.
Madani Berkelanjutan, tercatat ada 12 LSM lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut, yakni Dana Nusantara, WWF, Auriga, Climate Reality, Institute for Essential Services Reform (IESR), Working Group ICCAs Indonesia (WGII), Greenpeace, Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB), World Resources Institute (WRI), Kota Kita, Trend Asia, dan German Watch.
Baca juga: Pemerintah perkuat peluang penetapan harga karbon di Indonesia
Baca juga: Indonesia ajak Swedia turunkan emisi GRK lewat ekonomi karbon
Baca juga: COP30, Pertamina jual 37 ribu ton karbon ke Mandiri dan CIMB Niaga
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
