Jakarta (ANTARA) - Pimpinan DPR RI dan Komisi XIII DPR RI setuju agar penyanyi, pencipta lagu, hingga penyelenggara pertunjukan, menjadi tim perumus dalam revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta guna mencegah polemik royalti.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihak-pihak tersebut sudah jelas merupakan pihak yang berkepentingan dalam UU Hak Cipta. Karena, kata dia, mereka merupakan pelaku yang setiap hari mengalami permasalahan royalti itu.
"Kira-kira begitu. Setuju nggak?" tanya Dasco yang dijawab setuju oleh para anggota Komisi XIII DPR RI saat rapat konsultasi bersama pemerintah dan perwakilan organisasi musisi di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Dengan begitu, menurut dia, para musisi dan penyelenggara acara itu bisa menyampaikan masukan-masukan kepada DPR RI yang sedang merumuskan UU Hak Cipta.
"Setelah itu, baru kemudian nanti regulasinya bagaimana, nanti dirundingkan sama mereka, termasuk syarat misalnya kalau sekian persen bagaimana gitu, aplikasi mau dipakai bagaimana," kata dia.
Menurut dia, nantinya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) akan menjalankan undang-undang jika regulasi tersebut sudah memenuhi segala kepentingan dari para pencipta lagu, artis, produser, yang harus dipenuhi hak-haknya.
Adapun DPR RI menggelar rapat konsultasi untuk membahas manajemen royalti dan permasalahannya dalam perlindungan karya cipta dan hak cipta bersama sejumlah musisi, mulai dari Ariel Noah hingga Vina Panduwinata di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Dasco mengatakan bahwa saat ini ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Hak Cipta.
Menurut dia, Kementerian Hukum pun sudah berkoordinasi dengan DPR RI mengenai penyesuaian itu.
Namun, kata dia, penyesuaian itu saja belum cukup, karena perkembangan zaman menuntut agar UU Hak Cipta itu direvisi. Selain itu, terdapat juga banyak aspirasi dari masyarakat mengenai perkembangan teknologi yang berkaitan dengan UU Hak Cipta.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
