Mataram (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan sekitar 1.400 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Mataram akan menerima bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Rabu, mengatakan, sekitar 1.400 pegawai non-ASN tersebut merupakan pegawai tidak tetap (PTT), guru tidak tetap (GTT), serta para kader di Kota Mataram.
"Mereka dijadwalkan akan mendapat BSU melalui Kantor Pos," katanya.
Untuk mengantisipasi penolakan di Kantor Pos, Disnaker saat ini sedang meminta nama-nama pegawai non-ASN Kota Mataram yang akan mendapat BSU melalui Kantor Pos, tidak melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Hal tersebut dimaksudkan agar nama-nama tersebut juga bisa diteruskan ke masing-masing unit kerja sehingga mereka bisa menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk pencairan BSU yang nilainya Rp600.000 per orang.
Baca juga: 16 ribu lebih pekerja di Malang melakukan pencairan BSU
"Untuk data pekerja yang dapat BSU, kami masih menunggu dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Jika sudah ada, segera kami sampaikan," katanya.
Ia mengatakan, dalam ketentuannya beberapa kriteria calon penerima BSU antara lain pekerja merupakan warga negara Indonesia (WNI), menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, gaji di bawah Rp3,5 juta, dan tidak menjadi penerima program bantuan sosial lain.
Misalnya tidak masuk sebagai penerima program keluarga harapan (PKH), bantuan modal produktif atau bantuan-bantuan lain dari pemerintah.
"Hal itu dimaksudkan agar BSU bisa merata ke pekerja yang belum menerima bantuan pemerintah," katanya.
Rudi menambahkan, pemberian BSU bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja yang berpenghasilan rendah serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga: PT Pos siapkan skema antisipasi antrean penerima BSU di Pangkalpinang
"Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi pekerja dan keluarganya, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan seperti inflasi dan ketidakpastian pasar," ujarnya.
Pewarta: Nirkomala
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
