Jakarta (ANTARA) - Kota Denpasar, Bali, menyatakan siap menyalurkan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil hingga balita mulai Bulan Oktober 2025 dengan arahan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN.
Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemendukbangga/BKKBN Wahyuniati saat melakukan kunjungan bersama Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene ke Kota Denpasar, Jumat, meminta seluruh pihak turut mendukung penyaluran MBG bagi kelompok sasaran tersebut.
"Target penerima mencakup 63 bayi di bawah dua tahun, 218 balita non-PAUD, 24 ibu hamil, dan 12 ibu menyusui," kata Wahyuniati dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Kunjungan kerja tersebut dilakukan bersama mitra kerja lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Peninjauan dilakukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Bali yang telah resmi beroperasi sejak 7 Mei 2025. Dapur tersebut melayani sekitar 3.500 anak sekolah di Denpasar.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan menu makan bergizi yang disajikan telah memiliki kandungan gizi hampir seimbang dengan cita rasa yang cukup baik.
"Ada masukan agar dilakukan studi preferensi makanan anak di Bali untuk menyesuaikan menu dengan selera lokal tanpa mengurangi kandungan gizi. Persentase makanan yang tidak dikonsumsi anak juga harus dianalisis untuk menjadi dasar penyesuaian menu ke depan," kata Felly.
Baca juga: Bupati Garut: Kasus keracunan makanan harus jadi pelajaran semua pihak
Ia juga menekankan pentingnya asal pasokan bahan pangan program, mengingat banyaknya pertanyaan apakah pasokan berasal dari luar atau melibatkan petani lokal.
Hal itu dinilai penting agar MBG tidak hanya menopang gizi anak, tetapi juga memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat dan perekonomian masyarakat sekitar.
Komisi IX DPR RI juga menegaskan akan menyusun rekomendasi komprehensif terkait pelaksanaan MBG di Denpasar, mulai dari kualitas gizi, distribusi logistik, keterlibatan petani lokal, hingga pengawasan keamanan pangan agar program benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Pemerintah Kota Denpasar yang diwakili Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Luh Made Kusuma Dewi menegaskan komitmen mendukung MBG. Namun, keterlibatan desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rantai pasok pangan masih terbatas.
"Pemda menyatakan siap berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk pertanian dan perikanan, untuk memperluas peran masyarakat lokal. Pemerintah Kota Denpasar juga mengharapkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan MBG ke depannya di Kota Denpasar," kata Kusuma Dewi.
Baca juga: Pentingnya pemahaman SJPH dalam program Badan Mutu dan Gizi
Baca juga: Gubernur Khofifah sebut 2,7 juta jiwa sudah rasakan program MBG
Sejumlah catatan lain muncul dalam pertemuan, mulai dari tantangan pembangunan dapur MBG, hingga kebutuhan pengawasan ketat agar tidak terjadi kasus keracunan seperti di beberapa daerah lain.
Saat ini, Bali memiliki 350 dapur MBG, namun baru 68 yang beroperasi, sementara sisanya masih terkendala infrastruktur dan bencana.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
