Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawal dan memastikan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat bisa berjalan sesuai dengan visi dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, visi Presiden untuk program Sekolah Rakyat adalah menghadirkan pendidikan yang layak, setara, dan mampu menjadi instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
"Sekolah Rakyat bukan hanya soal kelas dan buku, tapi tentang membangun masa depan yang lebih adil bagi anak-anak bangsa,” kata Cucun dalam keterangannya saat mengunjungi sekolah rakyat di wilayah Bandung, Jawa Barat, Selasa.
Saat kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 11 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 16 Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dia menilai Sekolah Rakyat adalah terobosan strategis untuk memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Dia pun berkeliling area sekolah untuk melihat kondisi ruang belajar, asrama, serta sarana pendukung lainnya. Ia juga mencatat dan menginventarisasi berbagai kebutuhan yang masih diperlukan sekolah guna menunjang kualitas pendidikan para siswa.
Atas hal itu, dia pun langsung menelepon Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional DPR RI dalam memastikan program prioritas pemerintah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat
Menurut Cucun, pendidikan adalah fondasi utama untuk memutus rantai kemiskinan. Ia menekankan pentingnya DPR menjalankan fungsi pengawasan agar program ini benar-benar menyentuh sasaran, meningkatkan kualitas fasilitas, serta menjamin kesejahteraan tenaga pendidik.
“Sekolah Rakyat harus menjadi instrumen untuk melahirkan generasi baru yang lebih percaya diri, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan,” katanya.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
