Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar meminta masyarakat agar selalu waspada terhadap produk pangan olahan impor tanpa izin edar mengingat tidak ada jaminan kandungan yang ada di dalamnya.
"Pada saat makanan pangan olahan ini, kemasan ini dijual di negeri kita apalagi impor tetapi tidak ada izin edarnya berarti tidak ada yang jaminan, tidak ada lembaga atau tidak ada proses untuk mengecek atau tidak ada proses untuk mengetahui kandungannya. Apakah kandungannya berbahaya, apakah proses pembuatannya sudah sesuai pembuatan yang benar, apakah ini legal di negaranya atau penipuan dan sebagainya," kata Taruna dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Baca juga: BPOM laporkan temuan 86.034 produk pangan tidak memenuhi kriteria
Menurut dia, ketiadaan jaminan tersebut membuat produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia tanpa izin tersebut, tidak dapat dijamin bebas dari zat-zat berbahaya untuk kesehatan atau dapat dipastikan kehalalan produk tersebut.
Tidak hanya itu, makanan tanpa olahan tanpa izin edar juga belum dapat dipastikan keaslian produknya. Dengan demikian, tidak hanya konsumen dirugikan secara ekonomi akibat membeli barang palsu tetapi juga kandungannya yang tidak dapat dipastikan keamanannya.
Baca juga: BPOM temukan ribuan tautan penjualan produk pangan tanpa izin edar
Kewaspadaan itu diperlukan mengingat BPOM berhasil mengamankan 28.034 produk tanpa izin edar dari total 86.883 produk tidak sesuai ketentuan yang diamankan dalam proses intensifikasi pengawasan produk pangan olahan menjelang periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Sebagian besar produk itu ditemukan dari tautan platform e-commerce, dengan total 10.769 tautan produk tanpa izin edar ditemukan patroli siber BPOM. Taruna menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia untuk melakukan penurunan konten produk-produk tersebut.
Baca juga: BPOM ajak masyarakat terapkan "Cek Klik" sebelum belanja produk pangan
"Negara yang paling banyak, ada tiga besar yaitu Malaysia, jadi produk-produk pangan dari Malaysia, kemudian produk dari China, dan produk dari India yang membanjiri negeri kita, yang melakukan impor secara ilegal. Bahkan dari Malaysia itu 84 persen, kemudian dari China itu 6 persen, kemudian India 3 persen, selebihnya 7 persen itu gabungan dari berbagai negara," tuturnya.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
