BP Taskin: Sekolah Rakyat strategis selesaikan dua masalah

2 hours ago 2

Jakarta (ANTARA) - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menilai program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai strategis karena menyelesaikan dua masalah sekaligus.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan Sekolah Rakyat memiliki tujuan utama memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan sehingga termasuk dalam program prioritas, seperti program Makan Bergizi Gratis.

“Karena ini sangat strategis memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan, kami anggap ini sesuatu yang sangat prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan BP Taskin juga terlibat dalam program Sekolah Rakyat. Dalam hal ini, BP Taskin bertanggung jawab menyusun rencana induk program Sekolah Rakyat.

Hal tersebut mencakup identifikasi daerah prioritas, penyusunan kurikulum berbasis keterampilan kerja, serta pemantauan efektivitas program.

Menurutnya, program ini dirancang menjadi solusi bagi kelompok miskin ekstrem yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal.

“Salah satu fokus utama kami adalah memastikan bahwa anak-anak yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan dapat masuk dalam sistem ini. Kami juga akan mengidentifikasi wilayah serta kelompok yang belum terdata dalam sistem administratif agar tidak ada yang terlewat dari program ini,” katanya.

Ia berharap, ke depan Sekolah Rakyat tak hanya berhenti pada jenjang sekolah menengah atas, tetapi juga mendorong siswa-siswa berprestasi melanjutkan ke perguruan tinggi.

“Bagi yang lulus (SMA) kita sepakat ada inkubasi dan pekerjakan ke program-program strategis Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis dan lain-lain,” katanya.

Dalam kesempatan, ia juga menawarkan peluang membantu program Sekolah Rakyat dari sisi pembiayaan karena BP Taskin dapat menggalang dana dari swasta.

Budiman menyebut ada puluhan triliun rupiah dana tanggung jawab sosial perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk menyokong pembiayaan kegiatan belajar mengajar.

“Kebetulan di perpres, BP Taskin dimungkinkan melakukan penggalangan dana yang tidak mengikat, baik dari CSR, hibah, atau sumber lainnya. Kami dapat informasi dari Bappenas ada Rp80 triliun dana CSR yang bergulir setiap tahun dari swasta dan Rp10 triliun dari BUMN,” ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa Kemensos siap menjalankan program ini di lapangan dengan memastikan pendampingan sosial, penyediaan akses pendidikan, serta integrasi dengan program pemberdayaan lainnya.

“Kami tidak hanya akan membangun sekolah, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak ini benar-benar mendapatkan manfaat optimal dari pendidikan yang diberikan. Sekolah Rakyat berasrama harus menjadi tempat yang nyaman, aman, dan berkualitas bagi mereka,” ujar dia.

Ia menjelaskan program Sekolah Rakyat merupakan respons terhadap arahan Presiden untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Sekolah ini akan berbasis asrama dan dirancang untuk menampung 1.000 siswa per sekolah. Setiap sekolah akan dibangun di atas lahan seluas 5-10 hektare, dengan target awal pembangunan 100 sekolah per tahun.

Untuk mendukung program ini, pemerintah telah mengalokasikan Rp100 miliar untuk operasional dan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut.

Eksekusi program ini melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Keuangan.

Selain itu, pemerintah telah membentuk sejumlah satuan tugas (satgas) yang bertanggung jawab dalam berbagai aspek, seperti pengembangan kurikulum, rekrutmen guru, pembangunan sarana prasarana, serta pengelolaan pendidikan.

Read Entire Article